Sebut Proses Pemilu Curang, Amien Rais Ancam Ada Aksi Politik
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menganggap kecurangan proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah terjadi sejak enam bulan lalu. Ia mengancam akan melakukan aksi politik jika kecurangan benar-benar terbukti.
Amien mengatakan, ada beberapa gejala kecurangan yang terlihat dalam proses Pemilu 2019. Ia mencontohkann adanya 31 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bodong. Selain itu, ada ratusan ribu Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer di berbagai tempat sehingga dapat mengganggu netralitas penyelenggara Pemilu.
"Sudah terasa kecurangan sejak enam bulan lalu," kata Amien saat hendak masuk ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (1/3).
Oleh sebab itu, dia menantang adanya audit forensik sistem informatika KPU. Dia mengancam akan membuat perhitungan agar KPU bertanggung jawab apabila kecurangan terjadi. Bukan hanya itu, Amien berdoa agar KPU mendapat balasan setimpal apabila berbuat curang.
"Kalau ada kecurangan, jangan salahkan apabila kita lakukan aksi politik. Bukan perang total ala Moeldoko," kata Amien.
Amien bersama tokoh aksi Apel Siaga Umat Untuk Pemilu, Bersih, Jujur, Adil, tanpa Kecurangan sempat masuk ke dalam KPU untuk menemui Komisioner KPU. Namun, ia kembali keluar lantaran saat itu tidak ada petinggi KPU.
"Sudah disurati tapi tidak ada Komisioner, lebih baik saya pulang. Nanti ada teman lain (yang tinggal sampaikan aspirasi)," kata Amien.
Dia juga membantah aksi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Amien mengatakan dirinya datang dengan prasangka baik sebagai warga negara untuk meluruskan informasi yang dianggap miring. "Mudah-mudahan KPU bagus, kita doakan," kata dia.
(Baca: Tiru Pilkada DKI, Prabowo cs Kerahkan Massa ke Masjid saat Pencoblosan)
Upaya Delegitimasi Pemilu
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada pihak-pihak yang berupaya mendelegitimasi peran KPU. Pasalnya, saat ini banyak kabar bohong (hoaks) yang secara sistematis disebarkan dan menyasar KPU.
Salah satunya terkait dengan isu tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos. Menurut Moeldoko, berbagai hoaks tersebut berusaha menggiring publik untuk tidak percaya lagi kepada penyelenggara Pemilu. "Ini sudah jelas, ini sudah upaya, yang saya ikuti dari waktu ke waktu, upaya penggiringan secara sistematis," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (8/1).
Tak hanya itu, KPU juga merasakan adanya upaya delegitimasi tersebut. Sebab, KPU kerap kali dikritik dengan isu-isu yang tidak berdasar.
Jika niatnya memberi masukan, Ketua KPU Arief Budiman menilai seharusnya kritik tersebut menggunakan fakta dan data yang benar. "Kalau itu tak berdasar, enggak ada data dan faktanya, itu sudah pasti ingin mengganggu Pemilu kita, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dan yang begini harus dilawan," kata Arief.
(Baca: Jokowi Minta Polisi Tindak Tegas Pihak yang Ingin Delegitimasi Pemilu)