Di kesempatan yang sama Mendagri Tjahjo Kumolo mengutarakan 75 persen anggaran pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk program prioritas Presiden Joko Widodo, bermuara dari pajak yang dikelola baik oleh Menteri Keuangan dan jajarannya.
"Pihaknya sudah menghimbau pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota untuk mengimplementasikan transaksi nontunai yang diperkuat dengan SE (surat edaran) Mendagri No. 900 per tanggal 27 April 2017" ujar Tjahjo.
Tjahjo juga meminta kepada Dirjen Keuangan Daerah paling lambat akhir tahun ini seluruh pegawai Kemendagri harus memiliki NPWP.