Perum Bulog belum menerima pembayaran atas penggantian pengadaan gabah atau beras sebesar Rp 370 miliar dari Kementerian Pertanian, dengan rincian harga fleksibilitas minimal sebesar Rp 347,76 miliar dan bunga pinjaman mencapai Rp 23,21 miliar. Hal itu diketahui berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .
BPK mencatat permasalahan utama dalam pengadaaan beras dan gabah adalah penerimaan selain denda keterlambatan yang belum dipungut atau diterima.
(Baca : Survey Kisruh Impor Beras, Menteri Enggar Beda Sikap dengan Bulog)
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menyatakan pihaknya telah mengirim tagihan kepada Kementerian Pertanian sejak lama.
"Sudah sejak lama, setahu saya sekarang sedang dalam proses verifikasi audit," kata Tri kepada Katadata saat dikonformasi, Selasa (2/10).