Luhut Dukung Usulan JK Setop Impor Lamborghini dan Ferrari

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendukung usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menyetop impor mobil mewah berkapasitas 3000 cc. Usulan tersebut dianggap tepat dalam menjaga kepentingan ekonomi akibat pelemahan rupiah.

"Kalau Pak JK bilang seperti itu, saya dukung saja. Kalau demi kepentingan nasional, apapun kami lakukan," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (3/8).

Luhut menjelaskan, usulan JK dapat mengatasi kebutuhan Indonesia atas dolar Amerika Serikat (AS) yang makin besar. Apalagi, pelemahan nilai tukar rupiah telah menyebabkan cadangan devisa yang makin tergerus.

(Baca juga: Perbaiki Neraca Dagang, JK Usul Setop Impor Ferrari dan Lamborghini)

Dengan nilai tukar rupiah terdepresiasi 6,43% secara tahun kalender, cadangan devisa pada Juni 2018 menjadi US$ 119,8 miliar, turun dari US$ 131,98 miliar pada Januari 2018.

Sementara itu, pemerintah kesulitan menambah cadangan devisa akibat semakin lebarnya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan defisit sebesar US$ 1,02 miliar pada semester I 2018.

Defisit neraca dagang semester I tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak 2015. Sementara, Bank Indononesia (BI) mencatat defisit transaksi berjalan mencapai US$ 5,5 miliar pada triwulan I tahun ini. Defisit berisiko membengkak menjadi US$ 25 miliar untuk keseluruhan 2018 atau lebih tinggi dibandingkan US$ 17 miliar tahun lalu.

"Karena Presiden sudah bilang negara butuh dolar kan. Kita sudah lama terlalu senang impor," kata Luhut.

(Baca juga: Program Mandatori Biodiesel 20% Efektif Berlaku 1 September)

JK sebelumnya mengusulkan penghentian impor mobil mewah dengan kapasitas mesin di atas 3000 cc. Tujuannya, untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang turut berkontribusi dalam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Tidak usah impor Ferrari, tidak usah impor Lamborghini contohnya dan macam-macam itu supaya mengurangi faktor-faktor impor tadi," kata Jusuf Kalla di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (2/8).

Menurut dia, secara teori, upaya pengurangan defisit neraca perdagangan memang sebenarnya cukup mudah, yaitu dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor. Namun, praktiknya tidak mudah.

(Baca juga: Menteri Perindustrian Usul Bea Masuk Impor Mobil Listrik 0%)

Ia mencontohkan keinginan pemerintah untuk mendorong ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke Eropa yang sempat dijegal oleh parlemen Uni Eropa. Pemerintah sampai harus menggunakan ancaman yaitu tak akan membeli Airbus dan beralih ke Boeing jika dijegal.

"Begitu kami ancam langsung seluruh Dubes-nya (duta besar) datang untuk mengklarifikasi. Akhirnya (pelarangan) sawit itu ditunda lah pelaksanaannya," kata JK.

Di sisi lain, devisa hasil ekspor (DHE) yang tidak sepenuhnya masuk ke dalam negeri jadi persoalan lain. Dia mengatakan hanya 80% DHE yang masuk ke perbankan di Indonesia. Itu pun hanya sebentar terparkir sebelum kemudian kembali ditransfer ke luar negeri.

Alhasil, DHE yang masuk sulit menjadi pasokan devisa yang riil yang penting dalam membantu stabilisasi nilai tukar rupiah. Menurut dia, kemudahan DHE keluar masuk Indonesia imbas kebijakan lalu lintas devisa yang terlalu bebas setelah deregulasi pada 1980-an dan 1998.

"Jadi mungkin diperlukan suatu sikap yang jelas, bahwa semua ekspor itu harus masuk devisanya," kata dia.