Bawaslu Awasi Menteri yang Salah Gunakan Fasilitas Negara di Pileg

Majunya sejumlah menteri menjadi calon anggota legislatif (caleg) membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu memperketat pengawasan. Lembaga ini akan mengawasi adanya potensi penyalahgunaan fasilitas negara digunakan para menteri selama proses pemilihan.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pihaknya akan berpegangan kepada aturan serta Undang-Undang (UU) yang ada untuk mengawasi aktivitas politik para menteri tersebut. Dia tidak menyebutka detail apa saja aturan-aturannya, salah satu payung hukumnya adalah UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

"Tentu nanti ada aturan di PKPU (peraturan KPU) maupun di PP (Peraturan Pemerintah nantinya sejauh mana batasan itu penyalahgunaan fasilitas negara fasilitas pemerintah itu ada batasnya," kata dia di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (24/7). (Baca: Istana Sebut Jokowi Sudah Beri Restu Para Menteri Maju Caleg)

Total ada enam menteri Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019. Dua menteri diantaranya berasal dari PDIP, empat menteri lainnya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Tiga menteri dari PKB yang akan maju sebagai caleg adalah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

(Baca: Bawaslu Catat 721 PNS Tak Netral Saat Pilkada 2018)

PDIP mencalonkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai anggota legislatif pada Pileg 2019. Sedangkan PAN mengusung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Sementara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Jaksa Agung M Prasetyo yang berasal dari Partai Nasdem menyatakan tidak akan mencalonkan diri. Begitu pula Partai Golkar yang juga memilih tak mencalonkan para Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai caleg tahun depan.

(Baca: Nasdem dan Berkarya Gaet Artis sebagai Strategi di Pileg 2019)

"Jadi, kami fokus bantu Presiden selesaikan pemerintahan," kata Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.