Sebuah insiden pecah di pengujung rapat dengar pendapat Komisi Energi (Komisi VII) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan para bos raksasa perusahaan pertambangan. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim disebut-sebut memarahi dan menunjuk-nunjuk anggota DPR, Mukhtar Tompo.
Tak diketahui pasti pangkal soal insiden tersebut karena rapat yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB, Kamis (9/2) siang, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, itu sebenarnya berlangsung tertutup. Usai rapat, berhembus kabar adanya pemukulan oleh Chappy terhadap seorang anggota DPR. Tapi, Mukhtar membantah adanya insiden pemukulan tersebut.
Politisi Partai Hanura ini mengisahkan, kejadian bermula saat dirinya di dalam rapat mengomentari komitmen Freeport membangun pabrik pengolahan mineral (smelter). Sebab, sejak terbitnya Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang mewajibkan perusahaan tambang membangun smelter, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tak kunjung menunaikannya.
(Baca: Tak Bisa Ekspor, Gudang Penyimpanan Freeport Penuh)
Mukhtar juga menyoroti dalih Freeport yang belum jua membangun smelter karena lokasinya berubah-ubah. Dalam pernyataan penutupnya, Mukhtar juga menuntut konsistensi Freeport untuk menunaikan kewajibannya.
Sekadar informasi, selain Freeport, rapat itu dihadiri petinggi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (sebelumnya bernama Newmont), PT Vale Indonesia Tbk, PT Sulawesi Mining Investment, dan PT Gebe Industry Nickel.
Usai rapat, Mukhtar menghampiri Chappy dan bos-bos perusahaan tambang tersebut untuk bersalaman. Namun, Mukhtar mengaku, Chappy malah menepis uluran tangannya dan kemudian menunjuk-nunjuk ke dadanya sembari membentak.
"Di mana saya tidak konsisten, jangan macam-macam, mana yang kau bilang tidak konsisten, mana- mana. Saya ini orang konsisten," kata Chappy, seperti ditirukan Mukhtar kepada wartawan. Setelah itu, Chappy meninggalkan ruangan Komisi VII.
(Baca: Kementerian Energi Tolak Permintaan Pajak Tetap Freeport)
Mukhtar berencana melaporkan insiden tersebut kepada Ketua Umum Partai Hanura. Bahkan, dia berniat membawa masalah tersebut ke ranah hukum.
Ia juga akan membawa persoalan ini dalam Panita Kerja Freeport yang saat ini masih berlangsung di DPR. "Amanat UU, perusahan tambang bangun smelter. Tapi tidak dilakukan Freeport dan sudah melanggar itu, makanya kami tanya terus," kata Mukhtar.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal, meminta Chappy meminta maaf atas tindakan tersebut. Bahkan, dia juga menuntut agar Chappy dicopot dari jabatannya sebagai bos Freeport. (Baca: Jonan Akan Terbitkan Izin Ekspor Sementara untuk Freeport)
"Sikap sangat keras ini perlu untuk menegakkan kehormatan Indonesia mengingat Sdr.Muhtar Tompo adalah wakil rakyat Republik Indonesia yg mendapat mandat resmi berdasarkan konstitusi Republik Indonesia,” kata Akbar dalam siaran persnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Chappy belum membalas pesan singkat yang dikirim Katadata. Sedangkan Juru bicara Freeport Riza Pratama mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut.