Masih Moratorium, Pemerintah Pantau Ketenagakerjaan Timur Tengah

ANTARA FOTO/Siswowidodo
Menaker, M Hanif Dhakiri (tengah) benyanyi bersama dengan para calon dan mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seusai meletakkan batu pertama pada pembangunan Perumahan Sejahtera Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Penulis: Pingit Aria
24/1/2017, 12.24 WIB

Toh pemerintah tetap memantau dinamika ketenagakerjaan di Timur Tengah. Mewakili Hanif, Sekertaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan Herry Sudarmanto, memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan Abu Dhabi Dialogue (ADD) di Collombo, Sri Langka, 23-24 Januari 2017.

Pertemuan ADD merupakan pertemuan antar negara-negara penerima Tenaga Kerja Asing di Timur Tengah. Di antara hal pokok yang menyangkut tenaga kerja migran yang dibahas dalam pertemuan ini adalah digitalisasi sistem rekruitmen dan kontrak kerja yang lebih transparan.

(Baca juga: Menteri Hanif: Tenaga Kerja Asing Tak Ancam Buruh Kasar)

"Dalam transparasi dengan menggunakan media digital, baik pencari kerja maupun pemberi kerja dapat mengakses kontrak tersebut dalam dunia maya, sebelum mereka bertatap muka," ujar Herry melalui surat elektronik.

Pada pertemuan ini juga akan dipaparkan hasil uji coba sistem rekrutmen digital antara Arab Saudi dengan Banglades dan Uni Emirat Arab dengan Philipina. Hasil uji coba tersebut nantinya diharapkan dapat diterapkan di negara-negara anggota lainnya.

Herry juga menekankan arti pentingnya kolaborasi dalam sistem manajemen pekerja migran antara negara Asia dan Timur Tengah. Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah positif menuju migrasi yang aman sehingga para pekerja migran lebih terlindungi dan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

(Baca juga: Proteksi Trump, Tantangan sekaligus Peluang bagi Ekspor Indonesia)

Halaman: