Selama ini, Luhut menyatakan, komponen lokal di industri migas masih rendah. “Semua yang digunakan oleh kontraktor migas, kalau sudah diproduksi dalam negeri harus dalam negeri,” ujarnya. (Baca: Menteri Luhut Sebut Penggunaan Produk Lokal Bisa Tekan Cost Recovery)
Tidak hanya pada tahun depan, Luhut juga meminta cost recovery tahun ini ditekan. Ia memberi waktu selama dua pekan kepada SKK Migas untuk mengkaji ulang struktur anggaran kontraktor migas yang sudah ada.
Sekretaris SKK Migas Budi Agustyono belum mengetahui, komponen biaya apa saja yang akan dipangkas. "Pembahasan WP&B 5 Oktober nanti. SKK Migas belum bisa bilang dulu bagaimana,” kata dia.
Anggota Komisi VII DPR Kurtubi kurang puas dengan penetapan anggaran cost recovery sebesar US$ 10,4 miliar tersebut. Ia menilai, seharusnya angka tersebut bisa lebih rendah lagi. (Baca: Tekan Cost Recovery, SKK Migas Akan Audit Subkontraktor Migas)
Kurtubi juga menilai, sistem saat ini yang mengontrol perusahaan minyak asing adalah SKK Migas. “Kelemahan utama SKK Migas dia bukan perusahaan minyak. Jadi kurang memahami struktur biaya," katanya.