Di sisi lain, ada juga rencana pembangunan smelter yang tidak bisa berjalan sesuai rencana. Salah satunya smelter milik PT Freeport Indonesia. Awalnya pemerintah menargetkan pembangunan smelter tersebut akan dimulai pada pertengahan tahun ini dan akan rampung pengerjaannya pada 2017.
“Kemungkinan meleset itu," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono di Kantornya, Jakarta, akhir pekan lalu. (Baca: Freeport Minta Kepastian Kontrak, Pembangunan Smelter Molor)
Proses peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, kemungkinan baru akan dilakukan tahun depan. Dengan mundurnya jadwal groundbreaking otomatis jadwal selesainya proyek juga akan mundur.
Menurut Bambang, banyak alasan yang membuat proyek senilai US$ 2,3 miliar tersebut tertunda pembangunannya. Salah satu penyebab utamanya adalah, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai perpanjangan kontrak, seperti yang diminta oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini.
Kontrak pertambangan Freeport Indonesia di tanah Papua akan berakhir 2021. Proses perpanjangan kontrak belum bisa dilakukan karena masih terganjal aturan yang belum bisa dilaksanakan perusahaan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, proses renegosiasi perpanjangan kontrak pertambangan dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir, yakni pada 2019. (Baca: Kementerian Audit Smelter Timah, Empat Unit Mencurigakan)