Targetnya, pada pertengahan Januari 2016 sudah ada penandatanganan kontrak proyek dari hasil lelang tahap I dan II. Sedangkan penandatangan kontrak dari lelang tahap III diharapkan bisa dilakukan pada April tahun depan. (Baca: Jokowi Minta Empat Kementerian Lelang Proyek Lebih Cepat)
Dengan percepatan ini, kata Sudirman, kementeriannya bisa memiliki waktu luang yang cukup banyak di penghujung tahun. Padahal biasanya saat itu merupakan waktu tersibuk untuk mengejar target penyerapan anggaran. "Tahun depan kesibukan bisa terjadi di Juli-Agustus, nanti November bisa cuti. Tidak kejar tayang seperti sekarang," ujarnya.
Percepatan lelang proyek Kementerian ESDM merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Presiden dalam rapat kabinet pekan lalu (2/11) meminta setiap kementerian atau lembaga negara (K/L), terutama yang mempunyai belanja modal untuk infrastruktur, sudah harus melakukan lelang sejak saat ini.
“Sejak APBN 2016 disahkan, maka setiap K/L dapat melakukan lelang,” kata Bambang. (Baca: September, Kementerian PUPR Percepat Lelang 660 Paket Proyek 2016)
Dari semua kementerian dan lembaga negara itu, ada empat kementerian yang harus menggelar lelang lebih cepat karena memiliki proyek infrastruktur paling banyak. Yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) , Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).