Mensos Perintahkan PT Pos Indonesia Tambah Titik Penyaluran Bansos

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/hp.
Petugas melayani pelanggan di Kantor Pos Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Senin (20/4/2020). Menteri Sosial Juliari Batubara (17/5) meminta PT Pos memperbanyak titik penyaluran bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona Covid-19.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
17/5/2020, 08.52 WIB

Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai (BST) langsung direspons oleh anak buahnya. Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta PT Pos Indonesia (Persero) untuk menambah titik penyaluran dan loket agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mudah mengakses bansos.

Juliari beralasan titik penyaluran bantuan sosial yang disiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu kurang banyak. Dia juga mengatakan hal ini telah disampaikan langsung kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarso Wahyu Setijono.

“Saya sudah menempuh langkah baik dengan PT Pos maupun dengan satuan kerja terkait di Kemensos,” kata Juliari dalam keterangan tertulis Kemensos, Minggu (17/5).

(Baca: Percepat Distribusi Bansos, Jokowi akan Pangkas Prosedur)

Juliari juga meminta PT Pos memperbanyak titik penyaluran di kantor desa, sekolah, RW, atau lokasi lain yang mudah dijangkau KPM. Selain itu dia memerintahkan adanya jam operasional yang lebih panjang guna menyalurkan BST.

“Bisa dimulai dari jam 07.00 WIB sampai malam. Dengan demikian semakin banyak masyarakat yang dilayani,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga memerintahkan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terus memonitor dan melaporkan akselerasi penyaluran BST. Ini agar tenggat waktu penyaluran bansos dapat terpenuhi. “Dengan langkah tersebut, BST Tahap I selesai disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.

Dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/5), Jokowi memerintahkan jajarannya memperbaiki prosedur penyaluran bansos tunai dan BLT Desa. Alasannya Presiden masih mendapatkan keluhan dari masyarakat yang belum mendapatkan dana tersebut.

Sampai kemarin, BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15% atau masih ada 85% yang belum diterima. Kemudian, bansos tunai baru disalurkan sebanyak 25%, sehingga masih ada 75% yang belum diterima.

“Sederhanakan prosedurnya, potong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai," kata Jokowi.

(Baca: UMKM Terimbas Corona, Menteri Teten Pilih Beri Bansos Ketimbang Kredit)