Sandiaga Minta Pelonggaran PSBB Satu Komando di Tangan Doni Monardo
Pengusaha sekaligus politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno menyarankan agar upaya penanganan virus corona dan keputusan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dipegang oleh satu komando, yaitu di tangan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal Doni Monardo.
Hal ini untuk menghindari informasi yang simpang siur, yang dapat membuat masyarakat bingung. Nantinya segala kebijakan terkait penanganan covid-19 atau terkait PSBB diputuskan oleh kepala gugus tugas.
“Panglimanya harus satu. Harus Jenderal Doni (Monardo). Karena pada akhirnya dia yang harus memutuskan mana yang boleh mana yang tidak,” kata Sandi dalam acara Webinar Bicara Data Virtual Series ‘The New Normal Ekonomi-Politik Indonesia’ yang digelar Katadata.co.id, Jumat (22/5) malam.
Menurut dia pembukaan kembali aktivitas masyarakat harus diputuskan langsung dari satu pintu, juga supaya seluruh masyarakat mendapatkan kesamaan narasi. Setelah itu baru membicarakan aktivitas apa yang akan dibuka kembali saat pelonggaran PSBB.
(Video: Pelonggaran PSBB Picu Gelombang Kedua Covid-19)
Sandi mengungkapkan bahwa tim Sandinomics telah merumuskan apa yang dia sebut The Covid 19 Expectation Clock, terkait aktivitas apa yang dapat kembali dibuka jika PSBB dilonggarkan berdasarkan tingkat risiko kesehatannya terhadap masyarakat.
Menurut rumusan yang menggunakan panduan dari CDC (Centers for Disease Control and Prevention) Amerika Serikat (AS) dan beberapa institusi lainnya, yang paling pertama bisa buka di bulan Juni adalah perbelanjaan atau shopping.
“Shopping ini khususnya yang UMKM bukan mall besar karena walau juga merasakan dampaknya, tapi yang paling utama adalah pelaku usaha di sektor kecil dan mikro, mulai Juni dengan protokol (kesehatan) yang ketat,” kata Sandi.
Protokol kesehatan yang ketat tersebut meliputi penggunaan masker, sering cuci tangan, hand sanitizers, disinfektan harus difokuskan pada sektor UMKM dan konsumsi.
“Setelah itu dengan pembicaraan bersama pemerintah, baru kita bicara kerja dan sekolah. Disini ada satu ide yang di bawah 45 tahun dulu, silakan, itu keputusannya harus di Satgas Covid-19, yang sekolah juga keputusannya di Satgas Covid-19,” kata Sandi.
(Baca: Gugus Tugas: Status Darurat Kesehatan Tetap Berlaku Meski PSBB Dicabut)
Setelah itu paling cepat bulan Juli masyarakat bisa kembali diizinkan mengunjungi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. Sandi beralasan banyak penyakit-penyakit di luar Covid-19 akhirnya menjadi tidak tertangani dengan baik seperti DBD, thypus, dan sebagainya.
Berikutnya yaitu restoran juga dapat dibuka kembali mulai Juli. Kemudian pada Agustus masyarakat bisa dibolehkan kembali mendatangi tempat-tempat peribadatan dan menggunakan sarana transportasi umum dengan standar social distancing.
“Baru di paling akhir (September) air travel,” kata Sandi. Meski demikian dia menegaskan bahwa dia dengan tim Sandinomics masih terus melakukan simulasi dengan berbagai forecasting model,dalam menentukan urutan aktivitas apa yang dapat paling cepat dibuka.
Menurutnya hal tersebut tergantung dari pertimbangan risiko kesehatan masyarakatnya. Semakin tinggi risiko kesehatan terhadap masyarakat akan dihindari, “dan yang akan mengambil tempat lebih dulu tentunya yang berhubungan dengan dampak ekonomi yang terbesar”.
(Baca: Tekan Kasus Covid-19, Gugus Tugas Usul Penerapan PSBB per Pulau)