Stefanus juga tak khawatir dengan potensi kerugian pengusaha mal yang akan memburuk jika bioskop tak juga dibuka. Menurutnya aktivitas perbelanjaan sudah dibuka sehingga mereka sudah bisa memulai perputaran roda ekonomi.
Justru menurutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang lebih dirugikan dari penutupan bioskop. “Karena sebagian besar uangnya (pajak dari bioskop) masuk pemerintah daerah,” kata Stefanus.
Katadata.co.id telah mencoba mengonfirmasikan kebijakan ini kepada Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia Djonny Syafruddin melalui sambungan telepon. Namun hingga berita ditulis, belum ada jawaban dari yang bersangkutan.
Adapun rencananya pembukaan bioskop akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 29 Juli mendatang. Namun, dengan angka penyebaran virus corona di Jakarta yang terus bertambah rencana tersebut akhirnya dibatalkan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
"Pembukaan bioskop ditunda lagi karena angka Covid-19 di Jakarta meningkat jadi kami tunda lagi sampai kondisinya kondusif," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia, Kamis (16/7).