Pencairan BLT Pekerja Ditunda, Data Selalu Jadi Momok Realisasi Bansos
Data Selalu Jadi Ganjalan Pemerintah
Bukan kali ini saja stimulus pemerintah saat pandemi virus corona terkendala pendataan. Pada 16 Juni lalu, Menkeu Sri Mulyani menyatakan salah satu kendala utama stimulus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah pendataan yang tumpang tindih.
Pernyataan Mensos Juliari Batubara pada 24 Juni 2020 terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos pun mengonfirmasi hal itu. Menurutnya, masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum memperbarui laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal laporan tersebut menjadi tumpuhan penyaluran bansos, baik sembako maupun tunai.
Akibatnya, penyaluran bansos menjadi tertunda. Ia pun saat itu berharap pemda lebih cepat memperbarui dan melaporkan DTKS kepada pemerintah pusat agar masyarakat lekas menerima manfaatnya.
Permasalahan pendataan juga ditemukan Komisi VIII DPR saat melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Banten pada 30 Juni lalu. Mereka menemukan tumpang tindih data, seperti Pegawai Negeri Sipil hingga anggota dewan terdaftar sebagai penerima bansos.
“Kemudian ada orang kaya yang terdaftar, meski hanya beberapa persen saja ini akan menganggu rasa keadilan masyarakat,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Sutanto, Selasa (30/6) melansir Antara.
Perkara lain yang menjadi buntuk buruknya pendataan, adalah membusuknya 300 kilogram telur ayam bansos dari Pemprov Jawa Barat di Gudang Balai Rakyat, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada 29 Juni lalu. Seluruh telur tersebut membusuk karena jumlahnya lebih banyak dari data penerima bansos di wiliayang tersebut dan akhirnya dimusnahkan demi menghindari penyakit.
Selain telur tersebut, di wilayah yang sama, sekitar 4.200 paket sembako pun belum tersalurkan karena perkara sama. Seluruhnya berpeluang tak layak konsumsi dan akhirnya dikembalikan ke Pemprov Jawa Barat.
Realisasi Penyerapan Perlindungan Sosial
Hingga 7 Agustus, pemerintah telah menyalurkan program perlindungan sosial mencapai 41,93% dari total anggaran sebesar Rp 203,9 triliun. Realisasi ini yang tertinggi dibandingkan program PEN lain.
Wakil Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin merinci serapan perlindungan sosial. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp 27 triliun atau sekitar 72% dari anggaran Rp 37,4 triliun.
“Kami tidak melihat masalah apapun, sampai akhir tahun bisa mencapai seluruh pagu anggaran,” kata Budi dalam konferensi pers virtual, Jumat (7/8).
Program kartu sembako, kata Budi, mencapai Rp 26 triliun atau 59% dari pagu anggaran Rp 43,6 triliun. Lalu, bansos tunai dan non tunai telah mencapai Rp 19 triliun atau 49% dari pagu anggarap Rp 39,2 triliun. Sementara BLT Dana Desa telah mencapai Rp 9 triliun atau 27% dari pagu sebesar Rp 31,8 triliun. Ia berharap seluruhnya bisa terealisasi penuh pada akhir tahun.