Adaptasi Budaya Kerja di Era Pandemi

Pemerintah mengumumkan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Implikasinya, perkantoran tetap diharuskan menjalankan kapasitas maksimal 25%, dan 75% di antaranya harus melakukan work from home (WFH). Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto.

"Perkantoran tetap 75% work from home," ujarnya pada kanal YouTube Sekretariat Presiden.(21/1)

Selama hampir setahun pandemi berjalan, penerapan kerja dari rumah merupakan salah satu cara untuk menekan angka penularan kasus Covid-19 di lingkup perkantoran. Kondisi tersebut memaksa perusahaan untuk mengadaptasi fleksibilitas ruang bekerja, misalnya model bekerja dari mana saja. Hal tersebut juga mendorong perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja dalam sebuah organisasi.

Sebagai contoh adalah perusahaan layanan media sosial populer, Twitter, yang memberlakukan WFH bagi karyawannya untuk selamanya. Artinya, karyawan tidak perlu datang ke kantor meski pandemi Covid-19 nantinya berakhir.

"Jika karyawan kami dalam situasi yang memungkinkan mereka untuk bekerja dari rumah dan mereka ingin terus melakukan itu selamanya, kami akan mewujudkannya," kata Wakil Presiden Twitter Jennifer Christie mengutip CNN.

Adapun beberapa penyesuaian yang dapat dilakukan perusahaan dalam menghadapi budaya kerja baru layaknya WFH di antaranya, pertama adalah memberlakukan sistem shift sementara.  Sistem ini dinilai efektif untuk mencegah karyawan berkumpul dalam satu waktu. Perusahaan juga dapat menentukan jumlah shift sesuai dengan jumlah karyawan  serta mendengarkan masukan dari karyawan terkait jadwal shift. Pembagian jam kerja ini penting karena membuat karyawan bekerja sesuai porsinya.