Kemenkop UKM Akan Alokasi 40% Belanja Pemerintah untuk Produk UMKM

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/rwa.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melihat salah satu produk UKM saat berdialog dengan pelaku usaha di The Hallway Kosambi, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/4/2021).
Penulis: Nuhansa Mikrefin
Editor: Rezza Aji Pratama
10/12/2021, 19.44 WIB

Teten juga mengatakan berdasarkan sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dan SMERU tahun 2021 sebanyak 173,48 juta penduduk merupakan generasi muda yang memiliki minat untuk menjadi wirausaha. Hal ini kemudian disebut sebagai peluang besar di mana pengembangan wirausaha kedepannya ada ditangan generasi muda.

Sebelumnya, dalam survey yang dilakukan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) bersama Indosat pada bulan Oktober lalu menunjukan sebanyak 30,9% UMKM Indonesia harus tutup permanen karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sementara itu, 24% UMKM menutup usahanya untuk sementara waktu.

"UMKM merupakan sektor yang terkena dampak sangat besar selama PPKM. Survey kami juga menunjukan sebanyak 90% UMKM mengalami penurunan pendapatan,"tutur Norimasa Shimomura, Kepala Perwakilan UNDP Untuk Indonesa, dalam webinar berjudul UMKM Indonesia di tengah Pandemi & Potensi Untuk Pemulihan Usaha Ramah Lingkungan dan Inklusif, Kamis (14/10).

Sebanyak 35,2% responden mengatakan mereka menutup usahanya karena kekurangan ongkos produksi, 30,2% karena menurunnya permintaan. Kemudian sebanyak 27,5% karena peraturan pemerintah, sementara sisanya karena kesulitan mendapatkan bahan baku dan pembiayaan.

Lebih lanjut, survei mengatakan sebanyak 46% UMKM berencana menutup usahanya lebih dari 6 bulan sementara kurang dari 5% yang hanya tutup kurang dari dua minggu. Lalu, sebanyak 57% UMKM yang disurvey mengatakan tidak tahu kapan mereka akan membuka usahanya kembali.

penurunan pendapatan dua kali lipat dan 48,7% dari UMKM yang menjual furnitur dan home appliances mengalami penurunan pendapatan. Survey UNDP juga menunjukan 42% UMKM kemungkinan tidak bisa beroperasi selama tiga bulan jika PPKM terus berlanjut.

Halaman:
Reporter: Nuhansa Mikrefin