Kabar mengenai perombakan atau reshuffle kabinet kembali berhembus kencang. Kabarnya, jika tak ada aral melintang, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan reshuffle Rabu besok (23/3) yang jatuh pada Rabu pon. Selain kader partai Amanat Nasional (PAN), partai lain disebut-sebut akan mendapat tambahan kursi di kabinet.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, perombakan kabinet pada pekan ini dipastikan setelah payung hukum Ibu Kota Negara (IKN) rampung dan pemilihan Kepala Ibu Kota Negara (IKN). Indikasi lainnya adalah pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri saat meninjau Persemaian Modern Rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.
"Presiden Jokowi sudah beberapa kali membahas reshuffle dengan pimpinan parpol dan pihak terkait. Terakhir pada akhir pekan lalu," kata sumber yang mengetahui informasi ini kepada Katadata.co.id, Selasa (22/3).
Jatah buat PAN sempat santer disebut beberapa kali. Terakhir kali isu jatah menteri menguat ketika Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, menemui Presiden Jokowi pada 4 Maret lalu.
Menanggapi kabar tersebut, Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan pihaknya tidak mengetahui tambahan posisi menteri yang akan diberikan Jokowi. “Kami tidak mengetahui dan mendengar berita tersebut,” ujar Viva saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Perombakan kabinet kali ini juga dikabarkan akan menambah jatah menteri di kabinet dari PDI Perjuangan. "Ada beberapa nama yang jadi calon kuat dari PDIP untuk tambahan kursi menteri," kata sumber tersebut.
Sejak akhir tahun lalu, Jokowi dikabarkan akan menggeser Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena alasan kesehatan. Jokowi disebut-sebut sempat mempertimbangkan untuk mengangkat mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Purn. Hadi Tjahjanto untuk menggantikan Budi.
Sedangkan kader PAN yang dikabarkan akan menjadi calon untuk menempati posisi menteri, berkutat antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Selain posisi menteri, hingga saat ini masih ada 10 posisi wakil menteri yang belum terisi. Posisi itu adalah untuk Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wakil Menteri Investasi, dan Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Selain itu, ada pula Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Wakil Menteri Sosial.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan peluang Jokowi untuk mengisi pos wamen tersebut tetap ada. Namun ia memastikan keputusan tersebut merupakan urusan terkait pemerintahan. "Bukan politik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/12).