Terbebani Harga Bahan Baku, Jokowi Akan Batasi Pupuk Bersubsidi

Konflik antara Ukraina dan Rusia terus berdampak terhadap melambungnya sejumlah harga komoditas. Salah satu yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo adalah harga pupuk.

Hal ini lantaran Indonesia masih mengimpor bahan dasar pupuk yakni potasium dari Ukraina. Oleh sebab itu Jokowi memerintahkan subsidi pupuk dibatasi pada jenis yang diperlukan.

“Dibatasi untuk urea dan NPK, apalagi harga urea telah mendekati US$ 1.000 (per ton),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (5/4).

Jokowi juga memerintahkan pembatasan alokasi pupuk bersubsidi kepada tanaman yang dianggap prioritas. Airlangga mengatakan beberapa tanaman pangan yang dimaksud antara lain padi, jagung, kedelai, tebu, bawang merah, cabai, serta kakao.

“Presiden mewanti-wanti agar subsidi yang diberikan bisa tepat sasaran,” kata Airlangga.

Sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat volume pupuk bersubsidi yang bisa ditopang pemerintah tidak lebih dari 9 juta ton atau senilai Rp 25,27 triliun. Adapun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun ini adalah 24,3 juta ton.

“Saya kekurangan Rp 13 triliun. Presiden juga panik banget," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa (22/3).

Adapun harga pupuk diperkirakan bakal melonjak pada kuartal II-2022.Untuk mengatasi persoalan ini, Yasin mengarahkan petani menggunakan kredit usaha rakyat (KUR) untuk membeli pupuk.

Sedangkan gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan, produksi minyak sawit mentah (CPO) akan kembali anjlok pada 2024 akibat mulai melonjaknya harga pupuk sejak kuartal II 2022.  

Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono mengatakan, tak ada masalah pada stok pupuk saat ini. Namun demikian, harga pupuk pada tahun ini melonjak dari Rp 6.000 per kg menjadi Rp 11 ribu per kg. 

"Dengan harga pupuk yang tinggi, dikhawatirkan petani akan mengurangi dosis pemupukan. (Hal) ini akan berdampak terhadap penurunan produksi (CPO)," kata Eddy.