Charta Politika: Ini Momen Tepat Jokowi Lakukan Reshuffle
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat dan dikabarkan akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2022. Perombakan kabinet diperlukan karena pemerintah tengah menghadapi permasalahan sangat berat seperti kondisi ekonomi global dan dampak pandemi.
Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, berdasarkan survei yang mereka lakukan pada 25 Mei hingga 2 Juni 2022, publik mendukung rencana tersebut.
"Saya tidak mau mendahului Presiden, tetapi ini momen yang tepat," ucap Yunarto saat memaparkan hasil survei Charta Politika bertajuk " Membaca Situasi Politik dan Konstelasi elektoral Pasca-Rakernas Projo" yang disiarkan secara virtual, Senin (13/6).
Dalam survei terlihat 63,1% responden setuju jika Jokowi merombak jajaran kabinetnya. Sedangkan mereka yang menolak sekitar 24,3%, dan tidak tahu sebesar 12,7%.
Sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri mencapai 53,3%. Sebanyak 38,8% menyatakan tidak puas, dan 7,7% tidak tahu.
Data ini berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Publik yang merasa cukup puas dan sangat mencapai total 68,4%. Sedangkan yang kurang puas atau tidak puas sama sekali ada sekitar 30%. Sebanyak 1,6% responden tidak tahu.
"Rata-rata temuan tingkat kepuasan menteri jauh lebih rendah daripada kepuasan terhadap pemerintah," jelas Yunarto.
Melihat hasil survei yang mereka lakukan, Yunarti melihat, ada permasalahan dari persepsi publik terhadap kinerja sektoral yang diamanatkan kepada menteri.
Meski begitu, jika benar Jokowi hendak melakukan reshuffle, Yunarto berharap, perombakan yang ada bukan sekadar mengubah komposisi pembagian kekuasaan dengan masuknya partai baru pada koalisi pemerintah. Meskipun dia mengakui, pembagian kekuasaan merupakan hal yang wajar dalam peta politik.
Yunarto menginginkan reshuffle juga dilakukan menggunakan parameter penilaian kinerja, terutama di bidang atau sektor yang kerap membuat Presiden marah dengan jajaran kabinetnya. "pada bidang inflasi, bagaimana kesiapan ekonomi menghadapi situasi global yang tidak menentu," jelasnya.
Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden berusia di atas 17 tahun atau telah memiliki hak untuk memilih pada Pemilu 2024. Menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error mencapai 2,83%.
Sebelumnya berembus isu bahwa reshuffle kali ini akan mengakomodasi kader Partai Amanat Nasional (PAN) untuk masuk kabinet. Jatah buat PAN sempat santer disebut beberapa kali. Terakhir kali isu jatah menteri menguat ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menemui Presiden Jokowi pada 4 Maret lalu.
Selain PAN, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga dikabarkan akan mendapatkan tambahan kursi kabinet.
Isu reshuffle muncul setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan kemungkinan Presiden akan merombak posisi menteri. Pratikno yang biasanya membantah isu pergantian kabinet, memaparkan pertimbangan Jokowi jika reshuffle dilakukan.
Dia memaparkan, pemerintah tengah menghadapi permasalahan yang sangat berat seperti kondisi ekonomi global dan dampak pandemi. "Banyak permasalahan yang harus ditangani cepat. Sangat dinamis, kita harus responsif," katanya usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Parlemen pada Kamis (2/6).