Bank Indonesia (BI) menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik dan QR Code Indonesian Standard atau QRIS antarnegara. Presiden Joko Widodo mengatakan, peluncuran layanan tersebut menjadi bukti Indonesia mengikuti kecepatan perkembangan teknologi digital.
"Artinya kita ini tidak ketinggalan amat," kata Jokowi di kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (29/8).
Menurutnya, perkembangan teknologi digital sangat cepat. Bahkan, pembuat kebijakan kerap kebingungan dalam mengikuti perkembangan teknologi terkini.
Kondisi serupa juga terjadi di seluruh negara. Untuk itu, ia mengapresiasi penerbitan KKP domestik dan QRIS antarnegara.
Kepala Negara pun meminta Gubernur BI hingga himpunan bank negara (himbara) untuk mengawasi penggunaan KKP domestik dalam pembayaran belanja pemerintah. Ini dilakukan agar pemerintah dapat membayar transaksi dengan cepat.
"Dulu pembayarannya mundur-mundur. Dengan kartu kredit ini, setelah transaksi langsung dananya masuk ke rekening," ujar Mantan Wali Kota Solo itu.
Adapun, Jokowi kembali mengingatkan pemerintah untuk menggunakan produk lokal. Ia tak ingin pemerintah masih menggunakan produk impor.
"Sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan dari pajak, kemudian belanjanya produk impor," kata Presiden.
Terkait QRIS, ia meminta BI untuk memperluas koneksi QRIS antarnegara. Hal ini untuk mempermudah UMKM maupun pelaku pariwisata lokal untuk bertransaksi dengan penduduk mancanegara.
Jokowi juga berharap, QRIS dapat menjadi platform aplikasi yang digunakan oleh banyak orang. "Jadi kita tidak hanya menjadi pasar," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, KKP domestik merupakan bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, KKP domestik menjadi bentuk implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
"Dengan demikian data transaksi menjadi milik bangsa kita dan biaya transaksi pun kembali ke negeri kita," ujar Luhut.
BI bersama bank sentral Thailand (BoT) telah bekerja sama untuk uji coba pembayaran QR lintas negara sejak Agustus tahun lalu. Namun implementasi secara penuh baru resmi diluncurkan hari ini.
Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang sedang berlibur di Thailand bisa bertransaksi dengan standar QR code negara tersebut, sebaliknya turis asal Thailand bisa berbelanja di Indonesia hanya dengan memindai QRIS.
"Sehingga untuk transaksi pariwisata, perdagangan, transaksi di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga sudah bisa menyambungkan QR," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Launching Kartu Kredit Pemerintah dan QRIS Antarnegara, Senin (29/8).
BI bersama bank sentral Malaysia (BNM) juga tengah uji coba project serupa. Turis Indonesia yang tengah berlibur ke Malaysia nanti juga bisa bertranskais hanya dengan memindai QR code di merchant Malaysia, begitupun sebaliknya. Uji coba sudah dimulai sejak awal tahun ini.
Perry juga mengaku kini tengah menjajaki kerja sama serupa dengan Singapura. "Singapura pada saat ini sedang kami finalisasi dalam waktu dekat," ujarnya. Lebih lanjut, BI juga mendorong kerja sama pembayaran lintas negara yang lebih luas.
BI bersama empat bank sentral lainnya di ASEAN, yakni Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina berencana menghubungkan sistem pembayaran, baik melalui QR maupun fast payment.