Konversi Elpiji ke Kompor Induksi Dinilai akan Lahirkan Masalah Baru

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyampaikan pemerintah harus meningkatkan infrastruktur penunjang daya listrik di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) sebelum melaksanakan program konversi kompor induksi secara masif dan menyeluruh.

"Saya kira program ini sementara diberlakukan untuk daerah-daerah yang secara infrastruktur dan kehandalan listriknya terjamin, karena khawatir saat masak tiba-tiba listrik padam atau ada perbaikan yang memakan waktu berjam-jam dan masyarakat gak makan atau gak masak," kata Mamit.

Pemerintah juga diharapkan segera menyusun aturan khusus yang mengatur tentang legalitas dan tarif listrik kompor induksi. Mekanisme lainnya seperti aturan penggunaan kompor elpiji saat sudah menerima paket kompor induksi juga perlu diatur.

Senada, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, mengatakan pemerintah harus segera menerbitkan aturan tarif kompor listrik agar memberikan kejelasan dan ketetapan hukum bagi para penerima manfaat.

Menurut Abra, saat ini mayotitas masyarakat masih khawatir akan adanya potensi penyesuaian tarif usai PLN menaikan daya listrik mereka untuk kebutuhan kompor induksi.

PLN rencananya akan menambah jaringan listrik baru bagi pelanggan 450 VA menjadi 3.500 VA dan 900 VA menjadi 4.400 VA. Abra berharap pemerintah bisa merilis aturan tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Kementerian ESDM.

"Persoalannya itu kan belum ada dasar hukumnya, belum ada regulasi yang mengatur. Hadirnya aturan ini agar masyarakat ini bisa terjamin. Mereka yang diberikan jalur tambahan 3.500 VA dan 4.400 VA itu tarifnya tetap tarif subsidi. Ini untuk lebih ke psikologis masyaralat, untuk meyakinkan masyarakat," kata Abra.