RI Kalah Gugatan Ekspor Bijih Nikel di WTO, Jokowi Perintahkan Banding

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Penulis: Andi M. Arief
30/11/2022, 12.53 WIB

Di tengah polemik dampak pembatasan ekspor, Kepala Negara tetap akan melarang ekspor bijih nikel agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Jokowi beralasan, larangan ekspor bahan mentah dapat menggandakan nilai ekspor nasional.

"Negara kita ingin jadi negara maju. Kita ingin buka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja mundur, ya agak akan kita jadi negara maju," kata Presiden Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo tersebut menyampaikan akan melarang ekspor bauksit dalam waktu dekat. Jokowi berencana untuk melarang semua jenis bahan mentah hingga industri pangan, seperti biji kopi.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa, mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun pemetaan pohon industri dan peluang investasi hilirisasi komoditas yang akan diberlakukan larangan ekspor seperti timah, bauksit dan tembaga. Menurut Tina, penyetopan larangan ekspor bauksit akan diberlakukan dalam waktu dekat. 

"Sesuai arahan Presiden, kebijakan larangan ekspor bauksit mentah akan diberlakukan dalam waktu dekat, dilanjutkan dengan larangan ekspor timah dan tembaga yang saat ini sedang dikaji kebijakannya oleh pemerintah," ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (7/11).

Sejauh ini, kesuksesan hilirisasi bijih nikel di dalam negeri disebut hadir dari hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Cina, lewat pembangunan beberapa kawasan industri dan pabrik pengolahan mineral atau smelter. Adapun perusahan Cina yang terjun ke sektor pengolahan nikel diantaranya PT Bintang Delapan Mineral, PT Virtue Dragon Nickel Industry, dan Jiangsu Delong Nickel Industry Company Limited.

Halaman:
Reporter: Andi M. Arief