PDIP Sindir Menteri di Kabinet Jokowi, Ada yang Suka Impor Pangan
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir partai politik yang masih mudah mengeluarkan kebijakan impor. Kebiasaan impor itu menurut Hasto berakibat pada Indonesia yang tidak bisa berdikari dalam hal bidang pangan.
"Ada partai yang hobinya mengimpor pangan. Beberapa waktu lalu, yang namanya minyak goreng aja ada yang dikorupsi, yang namanya garam aja ada yang dikorupsi," kata Hasto, ketika memberi sambutan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2).
Mulanya, Hasto mengatakan parpol melalui keputusannya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Salah satu persoalan di masyarakat yang harus menjadi perhatian menurut Hasto adalah bidang pangan.
Kemudian, Hasto menggambarkan situasi PDIP yang disebutnya belum memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga tidak bisa sepenuhnya menentukan kebijakan untuk rakyat. PDIP kata Hasto harus berkolaborasi dengan banyak partai di pemerintahan.
"Di situlah kami berhadapan dengan platform partai berbeda," kata Hasto.
Lebih jauh, ia juga menyinggung adanya campur tangan di dalam peraturan maupun pembuatan Undang-undang. Salah satunya ia mencontohkan peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk melegalkan impor dari negara lain, seperti garam.
"Dibuatlah peraturan yang unik, harus mengandung kadar yodium, kadar ini, kadar itui. Intinya apa? Dengan spesifikasi itu supaya kita impor garam dari Australia," kata Hasto.
Dalam paparannya di hadapan kader PDIP, Hasto tidak menyinggung dengan detail menteri apa yang dimaksud suka membuat kebijakan impor. Hasto lebih menitikberatkan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat dalam membangun negara. Ia berkeyakinan PDIP bisa membawa kemajuan lebih besar bila seluruh kader berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Persoalan impor bahan pangan saat ini memang tengah menjadi sorotan. Polemik impor beras mengemuka setelah muncul keinginan bulog untuk impor besar sejak akhir 2022 lalu. Kebijakan impor beras berada di bawah koordinasi Menteri Perdagangan dengan memperhatikan pertimbangan Kementerian Pertanian. Adapun jabatan Menteri Perdagangan diisi politikus Partai Amanat Nasional dan Mentan diisi Politikus Partai Nasional Demokrat.
Selain persoalan impor beras, persoalan impor garam juga disorot lantaran tengah diusut Kejaksaan Agung. Kasus impor garam menyeret sejumlah petinggi di Kementerian Perindustrian yang dipimpin menteri dari Partai Golkar.