Mahfud Tak Masalahkan Penolakan Pengesahan Perppu Cipta Kerja

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Ameidyo Daud Nasution
21/3/2023, 14.30 WIB

Sementara itu, Perwakilan Fraksi PKS di DPR, Buchori mengatakan pengesahan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan aturan dan tata tertbib. Menurutnya, PKS telah konsisten menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja sejak awal.

Di sisi lain, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan penolakannya terhadap pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Seperti diketahui, Said sebelumnya menilai Perppu Cipta kerja merupakan jawaban dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Akan tetapi, Said mengatakan Partai Buruh akan melakukan penolakan besar-besaran terhadap Perppu Cipta Kerja jika isinya tidak sesuai dengan harapan buruh.

Said mengatakan setidaknya ada sembilan poin yang berbeda dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Menurutnya, kesembilan poin tersebut menjadi bahasan beleid tersebut, namun isinya usulan buruh dan Kadin tidak dimasukkan sama sekali.

Kesembilan poin yang dimaksud oleh Said adalah upah minimum, alih daya atau outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengaturan jam kerja, pengaturan hari kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana. 
Halaman:
Reporter: Andi M. Arief