Top News: Starlink Bikin Cemas Operator Selular, 6 Anggota Baru BRICS

ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
Instalasi perangkat Mobile Base Transceiver Station (MBTS) di area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023).
26/8/2023, 05.50 WIB

Pemerintah tengah menjalin kerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan internet berbasis satelit, Starlink. Kehadiran perusahaan milik Elon Musk ini justru membuat kalangan perusahaan operator seluler di Indonesia cemas.

Salah satu perusahaan yang mengekspresikan kecemasan tersebut adalah XL Axiata. Menurut Presiden direktur dan CEO XL Axiata, Dian Siswarini, Starlink akan membuat peta persaingan industri telekomunikasi menjadi tidak sehat.

Kekhawatiran dari XL Axiata terhadap kehadiran Starlink di Indonesia menjadi salah satu artikel terpopuler atau Top News Katadata.co.id. Tak hanya mengenai Starlink, ketahui juga kisah pemecatan Budiman Sudjatmiko dari PDIP, serta BRICS yang memiliki enam anggota baru.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Starlink Masuk Indonesia Bikin Was-was Operator, Berapa Harganya?

Pemerintah menjalin kerja sama dengan perusahaan internet Starlink milik Elon Musk. Kehadiran Starlink ini mengkhawatirkan perusahaan operator seluler di Tanah Air, salah satunya XL Axiata.

Presiden direktur dan CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan pemerintah harus menjadi katalis dan memastikan keberlanjutan bisnis industri telekomunikasi.

“Playing field kurang seimbang. Barangkali menjaga sustainability sudah sangat sulit,” kata Dian dalam sesi diskusi acara detikcom Leaders Forum: Arah Industri Telekomunikasi Indonesia di Jakarta, Kamis (24/8).

Ia menilai pemain internasional seperti Elon Musk akan memunculkan pemain baru yang dapat mengakibatkan para operator seluler tidak mendapatkan playing of field atau keadilan.

“Bisa dibabat habis,” kata CEO XL Axiata itu.

Simak penjelasan lengkap dari Dian mengenai kekhawatirannya terhadap Starlink masuk Indonesia.

2. PDIP Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko, Gerindra dan PSI Ajak Bergabung

Budiman Sudjatmiko resmi dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan salinan surat elektronik yang diterima Katadata.co.id, surat tersebut diteken oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

"Memutuskan: memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tulis surat tersebut seperti dikutip, Jumat (25/8).

Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus membenarkan surat pemecatan itu. menuturkan bahwa surat pemecatan Budiman sebagai kader PDIP telah dikirim lewat kurir.

Budiman dipecat oleh PDIP lantaran terang-terangan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Sikap Budiman berbeda dengan PDIP yang telah resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Ketahui lebih banyak mengenai pemecatan Budiman Sudjatmiko.

3. Batas Usia Capres Diusulkan Maksimal 70 Tahun, Prabowo Tak Bisa Daftar

Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio, mengungkapkan gagasan perlunya pembatasan usia maksimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 70 tahun. Saat ini belum ada aturan yang mengatur batas atas usia calon presiden dan wakil presiden.

"Patokan usia ini hendaknya memenuhi rasa keadilan," kata Hendri Satrio di Karawang, seperti dikutip dari Antara, Jumat (25/8).

Menurut Hendri gagasan untuk membatasi usia maksimal capres dan cawapres merupakan penyeimbang atas wacana menurunkan usia capres dan cawapres menjadi minimal 35 tahun.

Usulan penurunan batas minimal usia capres dan cawapres saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi lewat gugatan uji materi atas Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya pada pasal 169 huruf q disebutkan bahwa batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Namun tidak ada aturan soal batas usia maksimal dalam pasal tersebut.

Simak penjelasan lengkap dari Hendri mengenai batas usia Capres.

4. BRICS Sambut 6 Negara Anggota Baru, Indonesia Tak Termasuk

Kelompok negara-negara berkembang BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) sepakat menerima enam anggota baru untuk bergabung. Keenam negara yang masuk adalah Arab Saudi, Argentina, Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Kesepakatan ini diputuskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada Kamis (24/8). Para pemimpin kelompok tersebut membuka perluasan anggota untuk mempercepat upaya merombak tatanan dunia yang dianggap ketinggalan zaman.

“Perluasan keanggotaan ini bersejarah,” kata Presiden Cina Xi Jinping seperti dikutip dari Reuters, Jumat (25/8).

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan enam kandidat baru akan secara resmi menjadi anggota pada 1 Januari 2024. Ramaphosa juga mengatakan BRICS telah memulai babak baru dalam membangun dunia yang adil.

“Kami memiliki konsensus mengenai fase pertama dari proses ekspansi ini dan fase lainnya akan menyusul.” katanya.

Negara-negara yang diundang untuk bergabung mencerminkan keinginan masing-masing anggota BRICS untuk membawa sekutu mereka ke dalam kelompok tersebut.

Ketahui lebih banyak mengenai enam anggota baru BRICS.

5. Vietnam Gabung, WNI Bakal Tak Perlu Tukar Uang saat ke 5 Negara ASEAN

Vietnam resmi bergabung dengan lima negara ASEAN untuk menghubungkan sistem pembayarannya. Melalui kerja sama ini, turis dari Indonesia hingga Thailand bisa berbelanja di Vietnam hanya dengan memindah kode QR.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding atau MoU oleh Deputi Gubernur bank sentral Vietnam Thanh Ha Pham di sela pertemuan menkeu dan gubernur bank sentral ASEAN di Hotel Mulia, Jakarta.

Penandatanganan tersebut turut dihadiri gubernur bank sentral Indonesia, Malaysia, hingga Singapura.

"Tahun lalu, di G20 Bali, lima negara ASEAN menandatangani MoU untuk menghubungkan sistem pembayarannya. Hari ini akan diperluas, Vietnam siap bergabung sementara negara ASEAN lainnya menyusul," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers usai penandatanganan MoU tersebut, Jumat (25/8).

Adapun lima negara ASEAN lainnya yang sudah lebih dulu menandatangani kerja sama, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura.

Perry mengatakan, Brunei Darussalam telah menyatakan minat untuk bergabung dan segera menyusul untuk penandatanganan MoU.

Ketahui lebih banyak mengenai kesepakatan QR sehingga WNI tak perlu tukar uang di lima negara ASEAN.