Top News: PKB Buka Opsi Merapat ke Prabowo, Kandidat Potensial Menkeu

Seiring dengan hasil quick count dan semakin terkumpulnya penghitungan suara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik mulai mengambil manuver untuk bersiap menghadapi pemerintahan selanjutnya.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Dewan Perwakilan Rakyat, Cucun Ahmad Sjamsurijal, mengatakan partainya terbuka untuk komunikasi politik dari semua pihak usai Pemilu 2024.

Cucun menanggapi pertanyaan mengenai isu adanya komunikasi politik antara PKB dengan kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pada Pemilu 2024 ini, PKB mendukung pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Komunikasi politik di antara partai politik ini merupakan salah satu artikel terpopuler, dan menjadi bagian dari Top News Katadata.co.id. Selain itu, simak juga mengenai pembahasan THR, serta kandidat pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. PKB Buka Opsi Bangun Komunikasi dengan Kubu Prabowo Usai Pilpres

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Dewan Perwakilan Rakyat Cucun Ahmad Sjamsurijal mengatakan partainya terbuka untuk komunikasi politik dari semua pihak usai Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Cucun saat ditanya soal isu adanya komunikasi politik antara PKB dan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau misalkan upaya-upaya semacam untuk melakukan komunikasi politik itu para elit politik, ya sah-sah saja dilakukan," kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (18/2) seperti dikutip dari Antara.

Direktur Pemilihan Legislatif Dewan Pimpinan Pusat PKB itu mengatakan pihaknya juga menghargai upaya komunikasi politik sebagai bagian dari semangat membangun bangsa.

Meski begitu ia mengakui hingga kini belum ada komunikasi resmi antara PKB dengan kubu Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo.

2. Jokowi dan Sri Mulyani Bahas THR dan Gaji Ke-13 PNS, Cair H-10 Lebaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Merdeka Jakarta pada Senin (19/2). Pertemuan tersebut membahas soal persiapan penyaluran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2024.

Sri Mulyani mengatakan, rapat mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 perlu dibahas sejak jauh hari untuk memastikan penyalurannya dapat dilakukan pada 10 hari sebelum hari raya lebaran.

“Saya melaporkan persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 kepada presiden. Persiapannya dilakukan sejak sekarang,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai rapat.

Rapat terbatas itu juga membahas rencana perubahan postur APBN 2024 untuk penyesuaian masa transisi kepemimpinan Presiden Jokowi ke masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

“Ada beberapa peralihan yang terjadi karena adanya perubahan di dalam pos-pos belanja dan bagaimana prospek untuk 2024,” ujarnya.

3. Poin Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Bahas Isu Krusial Soal Pemilu

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu (18/2) malam.

Pertemuan yang berlangsung dalam balutan acara makan malam itu diisi dengan pembicaraan mengenai sejumlah hal.

“Silaturahim (Jokowi-Paloh) membicarakan agenda agenda kebangsaan, (upaya) menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana seperti dikutip dari Antara, Senin (19/2).

Menurut Ari, Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa silaturahim dengan tokoh-tokoh politik sangat baik, apalagi untuk kebaikan bangsa dan negara. Meski begitu Ari tidak menjelaskan lebih jauh apakah pertemuan tersebut juga membahas sejumlah hal termasuk posisi Nasdem terhadap pemerintahan di masa mendatang.

Penjelasan Ari dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim. Ia menjelaskan pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi untuk memenuhi undangan makan malam.

4. Gantikan Sri Mulyani, Ini 4 Kandidat Potensial untuk Jadi Menkeu

Susunan kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan usai unggul dalam hitung cepat atau quick count Pemilu 2024. Salah satu posisi penting yang banyak diperbincangkan adalah menteri keuangan.

Seperti diketahui, Sri Mulyani Indrawati menjadi sosok yang sulit tergantikan sebagai Menkeu. Dia bahkan mendapat kepercayaan sebagai Menkeu pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudyohono (SBY) hingga Jokowi.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita bahkan sulit memprediksi siapa kandidat Menkeu yang cocok di pemerintahan baru nanti, jika patokannya adalah Sri Mulyani.

“Masalahnya Bu Sri Mulyani ini sangat lama sekali menjabat [Menkeu]. Jejaknya di mana-mana. Di Era SBY beliau sempat lima tahun. Di era Jokowi dua periode malah,” ujar Ronny kepada Katadata.co.id, Senin (19/2).

Tak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga mempunyai reputasi dan kredibilitas yang bagus di mata investor maupun pasar. Sehingga, menurut Ronny, belum ada Menkeu yang bisa setara dengan Sri Mulyani.

5. KPU Hentikan Sementara Rekapitulasi Suara di Kecamatan, Apa Alasannya?

Komisi Pemilihan Umum atau KPU menghentikan sementara proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 di tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan atau PPK. Penghentian rekapitulasi dilakukan hingga Senin (19/2).

Penghentian perhitungan ini salah satunya terkonfirmasi dari KPU Kota Tangerang, Banten. Komisioner KPU Kota Tangerang Rustana mengatakan telah menginstruksikan PPK untuk menghentikan sementara kegiatan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat kecamatan terkait perbaikan data di situs Info Pemilu KPU Pusat.

"Dilakukan penundaan karena sedang diperbaiki data di Info Pemilu atau situs real count KPU," kata Rustiana seperti dikutip dari Antara, Senin (19/2).

Menurut Rustiana penundaan rekapitulasi dilakukan setelah turunnya surat dari KPU RI kepada setiap daerah. Menurut informasi yang dihimpun Katadata.co.id surat penundaan dari KPU pusat itu bersifat resmi dan ditandatangani oleh Ketua KPU. Rekapitulasi tingkat PPK akan dilanjutkan kembali pada Selasa (20/2).