Kunjungi Jepang, Pemerintah Bahas Tiga Proyek Besar Kereta

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Pekerja membenahi jalur rel kereta api di Stasiun Geneng, Ngawi, Jawa Timur, Jumat (20/10).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Safrezi Fitra
1/11/2017, 20.16 WIB

Pemerintah baru saja melakukan pertemuan tingkat wakil menteri bidang transportasi dengan Jepang. Pertemuan tersebut membahas beberapa proyek infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya di bidang perkeretaapian, yakni kereta semicepat Jakarta-Surabaya, kereta listrik ringan (LRT) dan MRT (mass rapid transit).

Untuk proyek kereta semicepat Jakarta-Surabaya, Kementerian Perhubungan dan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan segera mensinkronisasikan kajiannya dengan hasil studi Japan International Cooperation Agency (JICA). Sinkronisasi tersebut bertujuan untuk menyimpulkan teknologi apa yang akan digunakan.

Dengan begitu, beberapa hal teknis pembangunan proyek tersebut mulai dari waktu perjalanan, perlintasan sebidang, hingga penggunaan jalur lama dapat diketahui secara detail. "Dengan pengalaman yang dimiliki tentunya Jepang berharap bisa berperan dan didukung regulasi Pemerintah," kata Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Joice Hutajulu dalam keterangan resmi Kemenhub, Rabu (1/11). 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa hari lalu menyatakan Jepang hampir menyetujui pendanaan proyek kereta semicepat Jakarta - Surabaya. Saat ini Kemenhub masih melanjutkan pembahasan pendanaan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Budi menjelaskan rekomendasi JICA dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan rampung pada bulan November mendatang, "Sudah 75% (kepastian setuju). Kalau harga (pinjaman) cocok, maka kami bisa maju," kata Budi. (Baca: Proyek Tol Pekanbaru-Padang Dibiayai dari Utang Jepang Rp 9,5 Triliun)

Proyek lain yang dibahas di pertemuan tersebut adalah MRT Jakarta. Joice mengatakan pelaksanaan administrasi MRT Utara-Selatan tahap I akan dipercepat, agar bisa selesai akhir tahun ini. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan inspeksi terhadap proyek ini.

"Ini mengingat adanya penyesuaian harga dan perubahan desain serta agar target pembayaran Desember 2017 terpenuhi," katanya. 

Porsi pembangunan MRT Utara-Selatan tahap I ini adalah 51 persen ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan sisanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun pembangunan jalur MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi.

Joice juga menambahkan Indonesia dan Jepang akan bekerja sama dalam penyediaan regulasi hingga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk teknologi MRT serta Light Rail Transit (LRT). Apalagi pertemuan ini berfokus kepada pertukaran informasi dan membahas proyek kedua negara di sektor transportasi.

Pertemuan tingkat Wakil Menteri bidang Transportasi digelar selama tiga hari di Tokyo, Jepang. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira.

Turut hadir mendampingi Sugihardjo adalah Kepala Biro Kerja Sama dan Luar Negeri Sekeratriat Jenderal Kementerian Perhubungan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktur Kepelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Navigasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Atase Perhubungan Kedutaan Besar RI di Tokyo beserta staf mewakili tiap sub sektor.