"Sarana dan prasarana itu semua Rp 27 triliun, equity Rp 9 triliun itu (PMN). Kemudian, Rp 18 triliun dari pinjaman bank. (Pencairan PMN) bertahap, itu kesepakatan pemerintah dan DPR," ujarnya. Budi mengaku, sangat mendukung skema pemerintah ini sebagai salah satu bentuk sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebelumnya, Budi mengatakan KAI akan menggelontorkan dana sebesar Rp 7,6 triliun, sebagai modalnya pada proyek LRT. Sisanya dari pinjaman yang dilakukan bersama antara KAI dan Adhi Karya. Namun, hal ini masih dalam pembahasan dan perlu kajian lebih mendalam.
(Baca: Pemerintah Siapkan Surat Utang Syariah untuk Biayai Proyek LRT)
Sampai dengan saat ini, pengerjaan proyek LRT Jabodebek ini baru sekitar 12 persen. Namun, dengan adanya kepastian kontrak ini dan pembiayaan yang akan dicari oleh Adhi ini, Budi optimistis pengerjaan proyek ini akan mencapai 40 persen sampai dengan akhir tahun 2017.
Lingkup pekerjaan Adhi dalam proyek LRT meliputi, jalur, termasuk konstruksi jalur layang, stasiun, fasilitas operasi, dan depo. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 atau 43 bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2015, tanggal 9 September 2015.