(Baca juga: Dari Pembayaran ke Arisan, Ini Profil 3 Fintech yang Diakuisisi GoJek)
Oleh karena itu, Suhariyanto meminta pelaku usaha untuk bekerja sama dalam penghitungan data e-commerce yang akurat hingga pertengahan Januari 2018. Referensi waktu data akan dijabarkan secara triwulan pada 2015 dan 2016, serta secara bulanan pada 2017.
"Kami akan berusaha pada pertengahan Februari sudah mendapatkan figur nilai yang pasti sehingga secara makroekonomi bisa ditelisik lebih detail," jelasnya.
Dalam risetnya, BPS bakal merekam data seluruh anggota idEA dan nonanggota yang memiliki model bisnis digital, yakni marketplace, classified horizontal, classified vertical, travel, transportasi, specialty store, daily deals, logistic, dan payment.
BPS juga akan merekam transaksi dalam nilai dan volume, penjual, pembeli unik, investasi, metode pembayaran, tenaga kerja, dan teknologi. "Memetakan perilaku usaha bisa membuat rancangan ke depan dan berguna untuk semua pihak," kata Suhariyanto.
Suhariyanto menjelaskan pihaknya bakal melakukan riset sesuai dasar hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang statistik. Dalam pasal 21 juga tertulis bahwa penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. "BPS tidak akan merilis data pribadi, kami akan merilis hasil temuan secara agregat," ujar Suhariyanto.
(Baca juga: GrabPay Bisa Diisi Ulang Lagi setelah Gandeng E-Money OVO Milik Lippo)
Sebelumnya, Ketua idEA Aulia Marinto menyatakan idEA siap mendukung BPS. "Harapannya, platform media sosial bisa bekerja sama memberikan informasi karena mereka beroperasi di wilayah Indonesia," ujar Aulia.
Ia pun menyebutkan pemerintah bakal merilis Riset Ekonomi Digital Nasional pada tahun depan. Tujuannya untuk merangkum semua komponen yang dibutuhkan untuk mengetahui dampak dan analisis tentang ekonomi digital.