Hampir dua tahun sejak pemerintah mengkaji penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) secara digital, namun tak kunjung terealisasi. Sementara, beberapa perusahaan e-commerce dan financial technology (fintech) menilai platform mereka cukup mumpuni untuk terlibat.
Direktur MicroSave Manoj Kumar Sharma mengatakan, di beberapa negara seperti India, fintech memberikan asistensi kepada bank dalam menyalurkan bantuan subsidi pemerintah. Di Indonesia, menurutnya peluang bagi fintech di Indonesia untuk menyalurkan bansos juga terbuka.
Untuk mendukung hal itu, perlu dibangun infrastruktur yang mendukung proses Know Your Customer (KYC) secara elektronik (e-KYC). "Potensi e-KYC di Indonesia sangatlah besar seiring dengan sudah banyaknya masyarakat yang memiliki identitas digital (E-KTP)," kata dia di Fintech Space, Jakarta, Selasa (4/12). Salah satu caranya, bisa dengan mengakses data ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk proses pengenalan nasabah.
Secara keseluruhan, menurut dia, penyaluran Bansos melalui fintech sangat memungkinkan. Sebab, transaksi melalui fintech bisa terlacak. "Setiap orang meninggalkan jejak yang bisa dilacak, seperti gambar yang diunggah (ke sosial media) ataupun transaksi," ujarnya.
Head of Payment & Financial Services Bukalapak Destya Praditya menambahkan, e-commerce juga bisa terlibat dalam penyaluran Bansos. Skema yang ia usulkan adalah Bukalapak menyediakan produk-produk yang bisa dibeli menggunakan dana Bansos. "Dan itu bisa disaring (oleh teknologi Bukalapak)," ujar dia.
(Baca juga: Pemerintah Kaji Penyaluran KUR dan Bansos Lewat Fintech)
Ide ini pun sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut mengenai keterlibatan e-commerce dan fintech dalam menyalurkan bansos. "Kekhawatiran pemerintah itu kan dananya tidak tepat guna, seperti harusnya untuk membeli sembako, justru untuk membeli ponsel. Itu sudah sudah didiskusikan," kata dia.
Adapun pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sudah mengkaji kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan sosial (bansos) melalui fintech ataupun platform digital lainnya. Saat ini, hanya bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bisa menyalurkan KUR dan Bansos.
Sekretaris DNKI Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Eny Widiyanti menyampaikan, ada beberapa wilayah yang sulit terjangkau bank, terutama daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan (3T). "Untuk meraih yang di ujung-ujung ini, kami akan pakai fintech. Bank memang punya 800 ribu agen, tetapi belum tentu semuanya aktif," ujarnya beberapa waktu lalu (31/7).
Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar fintech juga bisa menyalurkan bansos ataupun KUR. "Ke depan kami dorong bagaimana bank BUMN berkolaborasi dengan fintech sistem pembayaran," kata Eny.
Adapun aplikasi mobile financial services dari Telkomsel, TCash sudah pernah menyalurkan Bansos pada 2015 lalu. Hanya, penyaluran itu tak berlanjut karena pemerintah merilis aturan yang hanya memperbolehkan bank milik negara untuk menyalurkan Bansos. Oleh karenanya, pemerintah mendorong bank berkolaborasi dengan fintech baik untuk bansos ataupun KUR.
Sementara itu, saat ini PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sudah menggandeng sistem pembayaran besutan Go-Jek, Go-Pay. Melalui kolaborasi itu, mitra Go-Jek baik pengemudi ataupun Go-Food bisa memperoleh kredit dari ketiga bank tersebut.