Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat teknologi blockchain cukup potensial untuk pengembangan beberapa sektor industri, salah satunya adalah industri perikanan. Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Perkebunan Rudyan Kopot mengatakan hal ini lantaran industri perikanan merupakan bisnis yang berbasis komunitas.
Rudyan mencontohkan rantai industri perikanan berjenjang dari benih, pemrosesan komoditas mentah, distribusi, hingga industri pendukung. "Jadi ada satu komunitas sendiri," kata Rudyan di Jakarta, Senin (8/10).
(Baca juga: Jalur Tol Menuju Pusat Ekonomi Digital di Pertemuan IMF-Bank Dunia)
Hanya, untuk mengadopsi blockchain, terutama dalam sistem pembayaran, Kadin masih menunggu kebijakan dari Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu industri juga masih mempelajari teknologi yang relatif baru ini. "Nanti BI dan OJK yang tentukan itu (legalitasnya)," ujarnya.
Rudyan juga yakin penggunaan blockchain dalam sistem pembayaran relatif aman lantaran sistem berantai membuat deteksi aliran dana diketahui dengan mudah. Karenanya, ia mendorong regulator untuk bersikap terbuka dan mempelajari cara kerja blockchain dari negara yang telah mengadopsinya sebagai salah satu metode transaksi.
(Baca juga: Di Jepang, Cryptocurrency Bisa Kurangi Ketergantungan terhadap Dolar)
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri beberapa waktu lalu juga berpendapat, pemerintah Indonesia juga perlu mengadopsi blockchain. Sebab, dengan blockchain, pemerintah bisa mempercepat proses perizinan, perhitungan kas negara, hingga mengumpulkan data untuk membuat kebijakan.
"Blockchain bisa membawa dampak riil untuk akselerasi perekonomian Indonesia. Akses terhadap data granular, terhubung dan terbuka akan sangat berharga untuk mengambil keputusan," kata Chatib.