Kementerian Pertahanan Lithuania meminta warga untuk tidak membeli atau bahkan membuang ponsel Cina, seperti Xiaomi dan Huawei. Menanggapi hal ini, Xiaomi melibatkan pihak ketiga yang ahli di bidang keamanan siber.
Dalam laporan National Cyber Security Center (NCSC) Lithuania, ponsel buatan kedua perusahaa Cina itu diduga mengirimkan data ke regulator Tiongkok. Xiaomi membantah hal ini.
"Kami tidak setuju dengan karakterisasi hasil audit tertentu dan melibatkan pihak ketiga, ahli independen untuk mengevaluasi masalah yang diangkat dalam laporan tersebut," kata juru bicara Xiaomi dikutip dari Gizchina, Rabu (29/9).
Berdasarkan laporan National Cyber Security Center, ponsel unggulan Xiaomi yakni Mi 10T 5G memiliki perangkat lunak (software) yang dapat mendeteksi dan menyensor istilah-istilah seperti "bebaskan Tibet", "hidup kemerdekaan Taiwan", atau "gerakan demokrasi".
Laporan itu juga menyoroti lebih dari 449 istilah yang dapat disensor oleh Xiaomi, termasuk pada mesin pencari (browser) internet secara default.
Di Eropa, kemampuan sensor seperti itu telah dihapuskan. Namun, laporan berpendapat bahwa Xiaomi dapat mengaktifkan sensor dari jarak jauh dan kapan saja.
Xiaomi membantah laporan tersebut. “Perusahaan tidak menyensor informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pengguna,” kata juru bicara.
Tidak lama setelah pemerintah Lithuania mengumumkan hasil laporan tersebut pada akhir pekan lalu (22/9), Xiaomi menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah dan tidak akan pernah membatasi atau memblokir perilaku pribadi pengguna
Xiaomi juga sepenuhnya mematuhi aturan data pribadi di Uni Eropa atau General Data Protection Regulation (GDPR).
Selain Xiaomi, National Cyber Security Center Lithuania mengatakan ada gangguan pada ponsel P40 5G Huawei. Namun media setempat tidak memerinci kendala yang dimaksud.
National Cyber Security Center Lithuania juga menyampaikan, toko aplikasi resmi Huawei, AppGallery dianggap mengarahkan pengguna ke toko elektronik pihak ketiga. Sedangkan sejumlah aplikasi di dalamnya dinilai terinfeksi virus.
Juru bicara Huawei membantah hal itu. Ia mengatakan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan di negara di mana mereka beroperasi. Selain itu, memprioritaskan keamanan siber dan privasi.
"Data tidak pernah diproses di luar perangkat Huawei," kata juru bicara Huawei.
Meski begitu, Lithuania tetap merekomendasikan warga untuk tidak membeli atau bahkan membuang ponsel Cina Xiaomi dan Huawei yang sudah dibeli.
"Rekomendasi kami yakni tidak membeli ponsel Cina baru, dan menyingkirkan yang sudah dibeli secepat mungkin," kata Wakil Menteri Pertahanan Lithuania Margiris Abukevicius dikutip dari BBC Internasional, pekan lalu (22/9).