Kritik Pembatasan Akses Media Sosial, SAFEnet Serukan Tujuh Tuntutan

Kedua, meminta pemerintah untuk memastikan bahwa ke depan langkah pembatasan internet bukan keputusan yang bisa semena-mena diterapkan dengan dasar "demi keamanan negara" tanpa ada parameter yang jelas mengenai situasi darurat.

Pemerintah juga dituntut untuk transparan atas keputusan ini, tidak hanya terbatas pada alasan situasi darurat dan dasar hukum saja. Namun, soal informasi akses dan wilayah yang dibatasi, durasi pembatasan internet, efektivitas pemberlakuan, serta pengukuran dampak dari pemberlakuan pembatasan internet ini.

SAFEnet juga mendorong pemerintah untuk mencari langkah alternatif untuk mencegah penyebaran hoax, sehingga bisa mencegah pemberlakuan pembatasan internet.

Selain itu, SAFEnet mendesak pemerintah untuk mengusut dan menindak tegas pelaku penyebaran hoax dan provokator ujaran kebencian.

Keenam, meminta platform digital, seperti perusahaan penyedia media sosial, untuk lebih keras dan responsif dalam menangani potensi penyebaran hoax yang disertai ujaran kebencian dan bermuatan politis.

Terakhir, mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam berinternet dan tidak terprovokasi hoax atau informasi-informasi yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

(Baca: Lembaga Konsumen Persoalkan Pembatasan Media Sosial Langgar Hak Publik)