Kerap munculnya tema-tema politik di Trending Topic Twitter juga menimbulkan prasangka negatif penggunanya. Twitter pun kembali membantah, karena trending topic diolah menggunakan mesin algoritma khusus, yang diklaimnya obyektif. Pihaknya menegaskan bahwa trending topic tidak ditentukan oleh jumlah total cuitan pada suatu topik saja, melainkan jumlah cuitan dalam periode waktu tertentu (percepatan).
(Baca: Badan Siber Ajak Facebook dan Twitter Cegah Hoaks Selama Pilpres)
Terkait pemilu dan pilpres, Twitter Indonesia mengatakan tengah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memverifikasi akun kandidat, pejabat terpilih, dan pihak-pihak terkait dalam Pemilu yang terlibat aktif di platformnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan mereka telah memenuhi standar verifikasi, sehingga mendukung percakapan publik yang sehat dan memastikan keaslian akun.
Di level global, Twitter telah membentuk tim khusus yang menegakkan aturan mereka tanpa memihak. Jika ada pengguna yang merasa keberatan dengan keputusan yang telah ditetapkan, Twitter menyediakan proses banding yang dapat diajukan oleh pengguna. Dalam proses banding ini, pengguna dapat memberikan argumennya terhadap kesalahan yang Twitter lakukan dalam menerapkan kebijakannya.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam setiap keputusan yang kami ambil," ujar Twitter.
(Baca: Jokowi atau Prabowo, Siapa yang Lebih Populer di Twitter Tahun 2018?