Bank Dunia: Hanya 36% Penduduk RI di Desa yang Terakses Internet

Bank Dunia mencatat, hanya 36% penduduk dewasa di perdesaan di Indonesia yang terkoneksi internet per 2019. Pemerintah dinilai perlu melakukan tiga hal pokok untuk memastikan seluruh masyarakat menikmati peningkatan ekonomi digital.

Di perkotaan, 62% penduduk dewasa sudah terakses internet per 2019. Porsinya meningkat dibanding 2011 yang hanya 20% di perkotaan dan 6% di perdesaan.

Secara keseluruhan, penduduk dewasa di Indonesia yang terakses internet meningkat dari 13% pada 2011 menjadi 51% per 2019.

Di satu sisi, 10% warga Indonesia yang sangat kaya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan konektivitas lima kali lebih besar dibandingkan 10% masyarakat sangat miskin.

Alhasil, masih ada masyarakat yang tidak menikmati peningkatan ekonomi digital. “Padahal Indonesia menarik bagi para produsen,” kata Ekonom Senior Bank Dunia Sailesh Tiwari dalam acara virtual Bank Dunia bertajuk ‘Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia’, Kamis (29/7).

Hal itu karena aktivitas internet Indonesia masuk posisi lima tertinggi di dunia. Selain itu, pengguna usia muda yang jauh lebih aktif menggunakan internet dibanding negara lain.

Bank Dunia menyimpulkan, ada tugas utama yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat menikmati peningkatan ekonomi digital. Pertama, mendorong konektivitas dan akses yang lebih luas.

Kedua, memastikan ekonomi digital berdampak untuk seluruh masyarakat. Ketiga, menggunakan digital teknologi untuk meningkatkan layanan.

Dalam hal meningkatkan konektivitas dan akses yang luas, ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengoptimalkan spektrum untuk mobile broadband atau internet. Saat ini, pemerintah berupaya mengalihkan frekuensi televisi atau TV analog untuk internet 5G.

Kedua, memperkuat infrastruktur jaringan aktif dan pasif. “Ini akan mengurangi biaya investasi bagi penyedia layanan,” kata Sailesh. Terakhir, memperkuat persaingan dari sisi rantai pasok.

Dalam hal memastikan ekonomi digital bekerja untuk semua, ada empat hal yang harus dikerjakan. Pertama, mendukung pengembangan logistik. Kedua, mendorong inklusi finansial.

Ketiga, meningkatkan keterampilan digital dan ekonomi digital baru. Terakhir, menggunakan instrumen kebijakan pajak untuk memastikan kesetaraan bisnis atau level of playing field.

Kemudian dalam hal menggunakan digital teknologi untuk meningkatkan layanan, juga ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengembangkan kerangka identitas digital skala nasional.

Namun pemerintah perlu menerbitkan Undang-undang (UU) yang memastikan keamanan data sensitif tersebut. Selain itu, butuh lembaga pengawas independen.

Kedua, merangkul seluruh pemerintah untuk transformasi digital. Terakhir, membuat satu data internal dan integrasi manajemen dari sisi pemerintah.