Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani undang-undang untuk mencegah perusahaan yang dianggap mengancam keamanan, menerima lisensi peralatan baru dari regulator pada Kamis (11/11). Ini termasuk raksasa teknologi Cina seperti Huawei atau ZTE.
Kebijakan yang disebut Secure Equipment Act itu merupakan upaya terbaru pemerintah AS untuk menindak perusahaan telekomunikasi dan teknologi Cina. Aturan ini disetujui dengan suara bulat oleh Senat pada akhir bulan lalu (28/10) dan awal November oleh DPR dengan suara 420-4.
Penandatanganan dilakukan beberapa hari sebelum Biden dan pemimpin Cina Xi Jinping diperkirakan akan mengadakan pertemuan puncak secara virtual. Reuters melaporkan, pertemuan itu diperkirakan digelar Senin.
Penerbitan aturan dan rencana pertemuan virtual itu dilakukan di tengah ketegangan perdagangan, hak asasi manusia dan kegiatan militer di antara keduanya.
Undang-undang baru itu mengharuskan Komisi Komunikasi Federal atau Federal Communications Commission (FCC) untuk tidak lagi meninjau atau menyetujui aplikasi otorisasi apa pun atas peralatan yang menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional.
Komisaris FCC Brendan Carr mengatakan, komisi telah menyetujui lebih dari 3.000 aplikasi milik Huawei sejak 2018. “UU tersebut akan membantu dalam memastikan bahwa peralatan tidak aman dari perusahaan seperti Huawei dan ZTE tidak dapat lagi dimasukkan ke dalam jaringan komunikasi Amerika," kata Carr dikutip dari Reuters, Jumat (12/11).
Pada Maret, FCC menetapkan lima perusahaan Cina sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Ini berdasarkan UU Tahun 2019 yang bertujuan melindungi jaringan komunikasi AS.
Perusahaan itu termasuk Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co, dan Zhejiang Dahua Technology Co.
Pada Juni, FCC memberikan suara bulat untuk memajukan rencana yang melarang persetujuan terhadap peralatan di jaringan telekomunikasi AS dari perusahaan-perusahaan Cina. FCC setuju hal ini bahkan ketika anggota parlemen masih mengkaji aturannya.
Pemungutan suara FCC itu pun ditentang oleh pemerintah Tiongkok. "AS, tanpa bukti apa pun, masih menyalahgunakan keamanan nasional dan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan-perusahaan Cina," kata juru bicara kementerian luar negeri Cina Zhao Lijian.
Dengan adanya aturan baru ini, FCC dapat mencabut otorisasi peralatan sebelumnya yang dikeluarkan untuk perusahaan Cina.
Bulan lalu, FCC memilih untuk mencabut otorisasi terhadap anak perusahaan China Telecom untuk operasional di AS. Alasannya, masalah keamanan nasional.