MapBiomas: Deforestasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Naik Tiga Kali Lipat pada 2025

Data MapBiomas Indonesia menunjukkan angka deforestasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melonjak tiga kali lipat dalam sepuluh bulan terakhir.  Ketua Tim MapBiomas Indonesia Timer Manurung, menyebut lonjakan deforestasi ini disinyalir ikut berkontribusi atas banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 3 Desember 2025 pukul 15.30 WIB, jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Sumatra mencapai 770 orang. Adapun jumlah korban yang hilang mencapai 623 orang .

Timer mengungkapkan, pada 2024 deforestasi di Aceh masih di bawah 10.000 hektare. Lalu, angka deforestasi ini meningkat hingga hampir mencapai 30.000 hektare per Oktober 2025. Lonjakan ini menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan kehilangan hutan tertinggi. 

Berdasarkan data MapBiomas periode 2014-2024, kondisi tutupan lahan di Provinsi Aceh mengalami beberapa perubahan penting. Luas hutan turun dari 3.413.709 hektare menjadi 3.395.970 hektare, menunjukkan adanya deforestasi, meski penurunannya tidak drastis.

Di sisi lain, kata Timer, perkebunan kelapa sawit meningkat cukup signifikan, dari 455.250 hektare menjadi 628.697 hektare, yang berarti terjadi perluasan lahan perkebunan.

Sumatra Barat, yang sebelumnya tak masuk daftar provinsi dengan angka deforestasi tertinggi, saat ini berada di posisi keempat. Angka deforestasi di Sumbar sekitar 30.000 hektare.

Selama satu dekade terakhir, Sumatra Barat mengalami perubahan tutupan lahan yang signifikan. Luas hutan berkurang, dari 2.424.687 hektare menjadi 2.400.294 hektare. Hal ini mengindikasikan terjadinya deforestasi. Di sisi lain, luas perkebunan kelapa sawit meningkat dari 515.253 hektare menjadi 569.183 hektare.

Sementara itu, angka deforestasi di Sumatra Utara yang semula sekitar 7.000 hektare, melonjak hingga hampir 20.000 hektare. Dalam satu dekade terakhir, kondisi serupa juga terlihat di Sumatra Utara di mana  peningkatan perkebunan kelapa sawit bertambah dari 1.972.640 hektare menjadi 2.115.976 hektare. Di sisi lain, lahan pertanian lain berkurang dari 1.405.473 hektare menjadi 1.213.595 hektare.

“Mudah-mudahan ini menjadi tanda terakhir, bagaimana kita perlu untuk tidak merusak lagi hutan alam kita dan memulihkan daerah yang terlanjur rusak,” kata Timer, saat peluncuran MapBiomas Alerta, di Jakarta, Rabu (3/12). 

MapBiomas Alerta, Sistem Pemantau Deforestasi

Pada kesempatan tersebut, MapBiomas Indonesia resmi meluncurkan MapBiomas Alerta yang merupakan sistem validasi dan publikasi deforestasi berbasis citra satelit beresolusi tinggi. 

Platform tersebut dirancang untuk meningkatkan kepastian data deforestasi di Indonesia serta menyediakan laporan siap pakai untuk mendukung pengawasan jarak jauh dengan efektif.

“Bagaimana kita bersama-sama melalui data yang solid, kami hadir dengan jalan keluar yang solutif. Kami percaya, ekonomi kita, kesejahteraan kita, bisa dibangun tanpa merusak hutan,” tutur Timer. 

Alerta pertama kali dikembangkan di Brasil pada 2018 oleh para co-creator MapBiomas. Platform ini terus disempurnakan melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah serta penyedia isyarat deforestasi. Di Indonesia, jejaring MapBiomas mulai mengembangkan platform ini sejak 2024. 

Sejumlah organisasi nonpemerintah tergabung dalam jejaring MapBiomas di Indonesia, antara lain Auriga Nusantara, Haka, HaKi, Genesis, Save Our Borneo, Sampan Kalimantan, Jerat Papua, serta Woods and Wayside International. 

Untuk menjamin validitas data, Alerta menyajikan area-area deforestasi dengan memvalidasi setiap isyarat deforestasi dari Global Land Analysis and Discovery Alert sejak januari 2021. 

Setiap indikasi deforestasi, dipetakan ulang menggunakan citra satelit resolusi tinggi untuk memastikan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Informasi yang disediakan mencakup pihak yang membuka lahan, luas area terdampak, waktu kejadian, serta lokasi deforestasi berdasarkan batas administrasi, kawasan hutan, perizinan, dan kategori wilayah lainnya. 

Data dalam platform ini diperbarui secara mingguan dan dapat diakses oleh publik. 

Data dalam platform ini diperbarui secara mingguan dan dapat diakses oleh publik. Tak hanya sebagai informasi, keterbukaan ini memantik peran pengawasan publik berjalan.

Wakil Kepala Satgassus Polri Novel Baswedan, menilai data dalam MapBiomas Alerta dapat dijadikan alat bukti untuk melaporkan fraud saat ada pihak yang melakukan eksploitasi. Ini didasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai penggunaan data elektronik sebagai alat bukti.

“Kalau tangkapan layar platform tidak bisa jadi alat bukti. Tapi kalau dimintakan datanya, itu bisa, dan semoga bisa membantu penyelenggaraan hukum yang lebih baik,” kata Novel.