Walhi Prediksi Dampak Kemarau Tahun Ini Bisa Lampaui Bencana Karhutla 2015

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai dampak musim kemarau tahun ini berpotensi mengulang atau bahkan melampaui dampak kebakaran hutan dan lahan pada 2015 lalu. Di wilayah Kalimantan khususnya, kerusakan lahan gambut meningkatkan risiko kebakaran di tengah musim kemarau dan El Nino kuat.

“Kebakaran tahun ini bisa jadi jauh lebih besar ketimbang kebakaran pada 2015 dan 2019,” kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7).

Uli menyoroti lonjakan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan yang mencapai 778 titik pada bulan ini. Jumlah titik panas di Kalimantan sempat melandai pada April, Mei, dan Juni, setelah mencapai 263 titik panas pada Maret lalu. 

Hal ini selaras dengan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut bahwa sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Ditambah, Indeks Nino 3.4 anomali suhu air laut di bagian tengah Samudra Pasifik telah mencapai +2,26 dengan nilai Southern Oscillation Index (SOI) mencapai -28,2. 

“Indikator tersebut mengindikasikan kejadian El Nino dengan intensitas kuat dan berpotensi semakin menguat pada tahun ini,” demikian dikutip dari laman resmi BMKG.

Menurut Walhi, titik panas yang muncul serta kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan tidak hanya dipengaruhi oleh cuaca.

Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat Indra Syahnanda menilai, tata kelola lahan di wilayah tersebut sudah tergolong kritis, terutama di kawasan hidrologi gambut (KHG). Dari sekitar 17 ribu titik panas yang tersebar di Kalimantan Barat tahun ini, sebanyak 7 ribu titik di antaranya berada di area gambut. 

“Banyak sekali izin yang diberikan dalam kawasan hidrologis gambut. Perusahaan di dalam kawasan ini kemudian membuka lahan, membakar gambut itu, dan lebih parahnya lagi, mereka membuka kanal-kanal di kawasan hidrologi gambut,” ujar Indra.

Dampak pembukaan kanal itu, air yang mulanya diserap oleh gambut akan mengalir ke lokasi lainnya. Akibatnya, kawasan gambut yang harusnya basah agar terhindar dari potensi kebakaran, menjadi kering.

Sementara itu Indra memaparkan, dari 2,39 juta hektare KHG di Kalimantan Barat, di dalamnya sudah dihuni oleh 135 izin perkebunan sawit, 35 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), dan 123 izin usaha pertambangan.

Sementara saat ini, dampak kemarau dan kebakaran lahan juga sudah mulai terasa di Kalimantan Barat. 

“Dampaknya sangat terasa, kepulan asap dan jerebu sudah mulai ada di Kalimantan Barat,” ujar Indra. Bahkan, sudah ada satu korban yang meninggal dunia, usai paparan polusi dan asap kebakaran memparah penyakit bawaannya. 

Insiden Serupa di Kalimantan Tengah

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai mengungkapkan dari 15,3 juta hektare luas provinsi tersebut, 60% di antaranya sudah dikuasai konsesi. KHG di Kalimantan Tengah juga tidak lepas dari sentuhan konsesi.

“Itu di atasnya aktivitas korporasi, ditambah dengan PSN (program strategis nasional),” ujar Janang. PSN yang dimaksud khususnya program food estate atau cetak sawah rakyat. 

Janang kemudian menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang berulang di Kalimantan Tengah. Termasuk, sejak pengembangan proyek lahan gambut satu juta hektare di era Presiden Soeharto, proyek ketahanan pangan era Presiden Joko Widodo, dan proyek serupa di era Presiden Prabowo Subianto.

“Mungkin lokasi kebakaran itu tidak di lokasi food estate, tapi ketika pengerukan dilakukan di area itu, yang kering kan sebelahnya. Ketika airnya menumpuk di daerah kerukan itu, artinya daerah lainnya jadi kering, ini potensi kebakaran yang cukup besar,” ucap dia. 

Janang pun memperkirakan, dengan potensi El Nino kuat tahun ini, dampak kemarau bisa berkali-kali lipat dari yang terjadi pada 2015. Saat itu, asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia bahkan mencapai Malaysia dan Singapura.

Melansir Pantau Gambut, dampak kemarau dan El Nino saat itu telah menyebabkan hilangnya habitat flora- fauna dan kerusakan fungsi ekologis gambut, menimbulkan penyakit ISPA kepada sekitar 500 ribu orang, menghasilkan emisi gas rumah kaca hingga 1,6 juta ton CO2, serta kerugian ekonomi negara hingga US$16 miliar. 

Solusi Tak Sekadar Padamkan Api

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan Raden Rafiq mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan bencana, tapi juga pencegahannya. 

“Bencana ini selalu berulang setiap tahun, ketika musim hujan selalu banjir dan ketika kemarau ini kebakaran,” ujar dia. 

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan Walhi Kalimantan Selatan, usai kebakaran melanda kawasan gambut, kanal-kanal di dalamnya berubah menjadi bibit-bibit pohon sawit. Menurut Raden, ini membuktikan bahwa ada unsur kesengajaan dalam kebakaran yang terjadi. 

“Kebakaran dibiarkan untuk membuka lahan-lahan baru dan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah bahwa ketika perusahaan memang terbukti melakukan pelanggaran, harus ditindak tegas,” ucap Raden menambahkan. 

Para perwakilan Walhi di daerah itu sepakat agar sanksi yang dikenakan tidak terbatas pada sanksi administrasi. Sanksi atau gugatan perdata pun belum mampu membuat perusahaan jera. Oleh sebab itu, Walhi mengusulkan adanya evaluasi terhadap aktivitas perusahaan dan PSN di atas kawasan gambut, serta pencabutan izin bila terbukti adanya pelanggaran.