Pemerintah Berencana Gunakan Dana JETP untuk Pembangkit Listrik Nuklir
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana pemerintah untuk memanfaatkan dana transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Pendanaan senilai US$ 20 miliar atau sekira Rp 310 triliun tersebut rencananya akan digunakan untuk salah satunya membangun fasilitas pembangkit listrik energi terbarukan hingga studi pengadaan pembangkit tenaga nuklir.
Pemerintah juga terus mempromosikan program-program pembangunan pembangkit listrik hijau seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Pemerintah juga mengupayakan pengadaan proyek percontohan di Sulawesi dalam bentuk jaringan listrik terintegrasi atau integrated grid yang mampu menyalurkan listrik dari sumber energi terbarukan.
"JETP ini yang harus ditangkap untuk betul-betul direalisasikan, salah satu adalah pembangunan Kayan hidro. Hari ini Bapak Presiden melakukan peletakan batu pertama di proyek di Kaltara yang terkait dengan transisi energi," kata Airlangga dalam Economic Outlook 2023 CNBC, Selasa (28/2).
Lebih lanjut, kata Airlangga, pemerintah juga menargetkan alokasi dana JETP untuk pengembangan sumber energi alternatif seperti nuklir hingga amonia biru sebagai campuran bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara hingga 20%.
"Beberapa teknologi yang didorong sekarang adalah studi untuk nuklir small mini reactor juga sedang disiapkan, studinya," ujar Airlangga.
Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Jepang untuk merealisasikan rencana Sumitomo Corporation mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Jati B Unit 1-4 Jepara.
Pensiun dini PLTU akan dilakukan melalui mekanisme penukaran atau swapping dengan proyek PLTA Kayan. "Ini juga ada proyek dari Jepang untuk menukar PLTU mereka dengan hidro," kata Airlangga.
Indonesia telah menyepakati pendanaan JETP dari sejumlah negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, bersama sejumlah negara G7 lainnya seperti Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, serta Norwegia, Denmark, dan negara Uni Eropa lainnya. Dana akan disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman lunak, dan pinjaman komersial.
Dedieselisasi Pembangkit Listrik
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mempromosikan sejumlah program lainnya untuk menarik pendaan JETP, satu diantaranya adalah program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU).
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa program dedieselisasi pembangkit listrik merupakan langkah efektif untuk mengurangi keluaran emisi karena memerlukan biaya lebih rendah dari rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
"Pemerintah ingin mempercepat konversi diesel ke gas, lalu dari gas nanti ke pembangkit EBT. Langkah ini paling cepat sih kalau mau menurunkan emisi," kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (17/2).