Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memprediksi pengembangan biodiesel di Indonesia akan berhenti di B50 atau campuran 50 persen minyak kelapa sawit. Hal itu disebabkan semakin menurunnya produksi sawit hingga regulasi yang tidak mendukung.
B50 adalah biodiesel yang mengandung fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 50% dalam komposisi BBM solar.
Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, menyambut baik program mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang rencananya akan diterapkan tahun ini oleh pemerintah. Dia memprediksi ketersediaan CPO untuk B40 masih cukup.
Namun, Gulat mengatakan, produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia diprediksi akan habis untuk kebutuhan domestik jika pemerintah menaikkan mandatori biodiesel menjadi B50. Kebutuhan domestik tersebut diantaranya pangan, oleokimia, medis dan Biodiesel B50. Berdasarkan data Apkasindo, produksi CPO Indonesia mencapai 48 juta ton pada 2023.
“Kalau kita maju terus dari B40, kita akan stop pada B50. Karena CPO kita akan defisit 1,24 juta ton jika patokan kita ke volume CPO tujuan ekspor tahun 2023 lalu sebesar 2,04 juta ton," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/3).
Dengan demikian, Gulat mengatakan, Indonesia akan berhenti ekspor jika pemerintah menjalankan B50. Akibatnya, Indonesia akan berhenti mendapatkan devisa dari sawit.
"Ini berbahaya. Kalau ini terjadi, sudah kami diskusikan dengan berbagai pakar dan kita simulasikan, kebutuhan sekian juta ton untuk B50 kita akan minus,” ujar Gulat.
Produksi Sawit Terus Turun
Gulat mengatakan, program B35 menyerap 13,15 juta kiloliter CPO. Ke depannya, kebutuhan CPO untuk dalam negeri dan dunia pasti akan terus bertambah.
Namun di saat bersamaan, produksi sawit nasional semakin menurun akibat tanaman tua, kebun sawit rakyat tidak produktif, dan terganggunya target peremajaan sawit rakyat (PSR) oleh beban regulasi yang negatif terhadap target.
Dia mengatakan, hal ini semakin diperparah dengan dikeluarkannya Undang-undang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah 24 tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 .
Menurut aturan tersebut, petani tidak diberikan kesempatan replanting sejumlah lahan sawit dalam kawasan hutan. Apkasindo memprediksi jumlahnya bisa mencapai 2,8 juta hektare (ha).
“Akibat kehilangan 2,8 jt ha ini, maka 5-10 tahun ke depan Indonesia akan kehilangan 12,062 juta ton CPO per tahun dan Rp 131 Triliun per tahun, belum lagi dampak sosial, ekonomi, kamtibmas,” kata Gulat.
Untuk itu, Gulat berharap agar pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera berbenah mempermudah petani sawit untuk ikut program PSR. Hal itu khususnya petani swadaya yang luasnya mencapai 93% dari total luas perkebunan rakyat 6,87 juta hektar
"Produktivitas sawit Indonesia rendah diakibatkan rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat yang masih 25-30% dari potensinya," ujarnya,
Dia mengatakan, rata-rata produktivitas CPO sebelum PSR hanya 1,8-3 ton per hektar per tahun. Tapi setelah PSR, produktivitasnya akan mencapai 8-9 ton per ha per tahun.
"Kalau ini kita simulasikan dimana 75% saja kebun sawit rakyat ikut PSR, akan ketemulah produksi petani 60 juta ton/tahun. kalau digabung dengan produksi CPO perusahaan sudah diatas 100 juta ton,” ujarnya.
Pemerintah Masih Kaji B40
Pemerintah masih mengkaji penerapan biodiesel 40 persen atau B40 dari sebelumnya B35. Penerapan Biodiesel 40 persen kemungkinan tidak dilakukan tahun ini.
Plt Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu, mengatakan B40 saat ini masih dikaji.
"Masih dilakukan kajian-kajian," ujarnya saat ditemui di acara Seminar Tantangan Industri Bioenergi di Jakarta, Selasa (27/2).
Namun, Jisman tidak merinci lebih lanjut kapan B40 tersebut akan diterapkan. Saat ini, implementasi B40 masih dalam tahap uji coba.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Ernest Gunawan, mengatakan pihaknya menunggu arahan pemerintah mengenai implementasi B40. Namun, dia mengatakan, kemungkinan B40 tidak diterapkan tahun ini.
" Tapi kalau tahun ini belum. Kecuali ada perubahan mendadak. Tapi sementara ini belum,” ucapnya.
Ernest mengatakan, Aprobi berharap ada pembahasan lebih lanjut terkait mandatori B40. Salah satu diantaranya terkait spesifikasinya biofuel tersebut.