Harga minyak dunia turun drastis, menimbulkan pertanyaan urgensi dan risiko fiskal dari percepatan program biodiesel B50 yang rencananya dimulai Juli 2026.
Kajian mengungkap biofuel seperti Pertamax Green 95 lebih mahal dan berpotensi gagal sebagai energi bersih, sambil menyoroti dampak ekologis dari ekspansi bahan bakunya.
Di tengah pemulihan banjir bandang Sumatera, pemerintah melalui Kementerian ESDM justru mempercepat program Sawit untuk biodiesel B50 dengan menjadikan Papua sebagai lumbung baru.
Wacana Presiden Prabowo menanam sawit di Papua untuk biodiesel dikritik karena dinilai mengabaikan bencana di Sumatra dan berpotensi memperbesar kerentanan lingkungan.
Menurut Greenpeace, ekspansi biofuel terbukti mengancam hutan, pangan, masyarakat adat dan komunitas lokal serta target-target iklim. Biofuel merupakan solusi palsu untuk mengatasi krisis energi.
Forest Campaigner dari Forest Watch Indonesia, Anggi Putra Prayoga, menegaskan bahwa menolak biofuel dalam Kerangka Net-Zero berarti melindungi hutan hujan tropis yang tersisa.
Perdana Menteri Mark Carney menjadikan dukungan untuk biofuel dan industri kanola sebagai salah satu dari enam bidang yang disoroti dalam pengumuman subsidi untuk menghadapi persaingan tarif dari AS.
EPA mengusulkan total volume pencampuran biofuel sebesar 24,02 miliar galon (90,9 miliar liter) pada 2026 dan 24,46 miliar galon (92,58 miliar liter) pada 2027.
Kemendiktisaintek menjajaki kerja sama riset rumput laut dengan Universitas Mataram, Universitas California Berkeley (AS), Beijing Genomics Institute (Cina), dan APINDO.
Panel WTO menyatakan Uni Eropa melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap bahan bakar nabati (BBN) alias biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia.