World Resources Institute (WRI) Indonesia menilai pemerintah perlu memasukkan opsi pendanaan dari pihak swasta untuk mencapai target pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) sebesar 75 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Project lead WRI Indonesia, Muhammad Reza, mengatakan peran pembiayaan swasta menjadi salah satu yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) iklim atau COP 29 di Baku, Azerbaijan. Sejumlah Bank di dunia mendorong swasta untuk berperan mendukung negara berkembang dalam mencapai net zero emission (NZE).
"Dalam konteks Indonesia sebetulnya cukup relevan ya. Karena justru kita kedepannya akan menghadapi pertumbuhan energi dari sektor swasta," ujar Reza dalam diskusi, di Jakarta, Selasa (26/11).
Reza mengatakan sektor swasta dapat membantu Indonesia dalam mencapai target bauran energi bersih melalui pembangunan pembangkit EBT untuk industri. Pasalnya, saat ini dunia sudah mulai mendorong agar produk-produk yang dihasilkan industri menggunakan energi bersih.
Menurut Reza, pemerintah harus mempermudah regulasi yang mengatur pembangunan listrik bersih sehingga dapat menarik investor untuk membangun pembangkit EBT di Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan iklim persaingan yang adil antara pembangkit EBT dan pembangkit energi fosil seperti batubara. Salah satu caranya adalah dengan tidak lagi memberikan subsidi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara.
Prabowo Targetkan Pembangkit EBT 75 GW
Perwakilan khusus Indonesia dalam perhelatan Conference of the Parties (COP) 29, Hashim Djojohadikusumo, Presiden Prabowo Subianto menawarkan program membangun pembangkit energi baru terbarukan sebesar 75 gigawatt (GW) kepada investor asing. Pembangunan proyek energi bersih tersebut membutuhkan dana sebesar US$ 235 miliar atau setara dengan Rp 3.709 triliun.
Hashim mengatakan akan ada program baru yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo dan pemerintahannya kepada dunia. Salah satunya adalah program penambahan pembangkit listrik sebesar 100 gigawatt yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam 15 tahun ke depan.
"Dimana 75% atau 75 gigawatt akan berasal dari energi baru terbarukan yang memerlukan investasi sebesar 235 Miliar USD,” ucap Hashim pada sambutannya sekaligus membuka Paviliun Indonesia di COP 29, Baku Azerbaijan, Senin (11/11) dikutip dari keterangan tertulis PLN.
Investasi tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua target presiden pendahulunya, khususnya terkait dengan program transisi energi.
]