Pemerintah kian serius untuk merealisasikan insentif pembelian kendaraan listrik. Hal tersebut terlihat dari agenda rapat internal antara Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kementerian terkait pada Jumat (13/1), pagi.
Satu diantaranya pejabat yang hadir ke Istana Negara yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dia menyampaikan bahwa rapat internal dengan Presiden Jokowi tadi pagi membahas rencana pemerintah untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik.
Salah satu poin yang turut dibahas yakni soal hitung-hitungan insentif kendaraan listrik baik roda empat maupun roda dua, termasuk di antaranya subsidi untuk pembelian mobil listrik dan motor listrik.
"Yang dibahas mengenai strategi bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan sumber alam kita untuk menghasilkan industri yang besar dan memberikan nilai tambah yang banyak. Diskon juga ada dibahas," kata Arifin saat ditemui di kantor Kementerian ESDM pada Jumat (13/1), siang.
Selain penciptaan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, Arifin juga menyampaikan langkah pemerintah untuk mengangkat sektor pengembangan kendaraan listrik menjadi salah satu bagian komoditas ekspor nasional. "Untuk bisa berorientasi ekspor, agar nilai tambah optimal," ujar Arifin.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah bakal menyalurkan Insentif kepada konsumen yang membeli kendaraan listrik buatan pabrik di Indonesia.
Insentif itu bakal dialokasikan untuk pembelian mobil listrik berbasis kendaraan baterai senilai Rp 80 juta per unit dan mobil berbasis hybrid sejumlah Rp 40 juta per unit. Untuk insentif kendaraan roda dua, pemerintah menjatah Rp 8 juta untuk tiap unit motor listrik baru dan Rp 5 juta untuk motor konversi dari konvensional ke listrik.
Agus mengatakan untuk merealisasikan penyaluran insentif, dia telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Salah satu poin bahasan adalah sumber pendanaan yang bakal dijadikan insentif kendaraan listrik.
"Sumber pendanaan untuk insentif belum tahu, ini lagi dibahas. Saya sudah ketemu Menteri Keuangan, kami sudah bicara formal dan informal mengenai insentif ini," kata Agus kepada wartawan di Kantor Kementerian Perekonomian pada Rabu (21/12/2022).
Politisi Partai Golkar itu mengatakan saat ini kementeriannya bakal menjalin komunikasi dengan DPR soal penyaluran insentif bagi seluruh kendaraan listrik atau Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Hal tersebut dilakukan mengingat rencana pemberian insentif kendaraan listrik tidak masuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023. "Ada mekanisme, tapi yang pasti kami akan bicara dengan DPR," ujar Agus lagi.