Pemerintah Bentuk Sekretariat JETP untuk Mobilisasi Dana Rp 310 T

Pemerintah membuka sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Kamis (16/2). Sekretariat ini akan menjadi kantor bagi para pemangku kebijakan untuk mengatur pengelolaan pendanaan transisi energi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun yang disepakati pada ajang G20 November tahun lalu.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, mengatakan sekretariat itu akan menjadi ruang diskusi pembentukan rencana investasi menuju nol emisi bersih 2060 atau lebih cepat. Pemerintah sudah menentukan arah alokasi pendanaan JETP, yakni untuk program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara hingga pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dari energi terbarukan.

Adapun sumber pendanaan JETP digawangi oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang, beberapa negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa. Dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman lunak, dan pinjaman komersial.

"Kami sudah punya rincian untuk yang pensiun dini dan mana untuk pendanaan mana yang hibah, mana yang pinjaman. Untuk proyeknya kami prioritaskan berjalan bersama, baik itu pensiun dini maupun pembangunan fasilitas pembangkit energi terbarukan," kata Dadan saat konferensi pers peluncuran sekretarias JETP di Kementerian ESDM pada Kamis (16/2).

Sekretariat ini akan dijalankan oleh para pejabat lintas sektor yang terlibat dalam upaya transisi energi. Diantraranya Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan hingga PLN.

"Sekretariatnya belum ada orang secara khusus. Nanti akan ada staf yang dipekerjakan secara khusus dengan pengadaan di Bank Pembangunan Asia, sampai Badan Energi Internasional," ujar Dadan.