Bappenas Gandeng GGGI, Incar Investasi Ekonomi Hijau Rp35,6 Triliun

ANTARA FOTO/Angga Palguna/kye
Wisatawan mengunjungi hutan mangrove Sigending, di Biduk-biduk, Berau, Kalimantan Timur, Senin (1/6/2026). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) wilayah tersebut memiliki luas hutan mangrove seluas 17.704 hektar yang menjadi habitat sekitar 397 spesies seperti burung, mamalia, ikan, dan terumbu karang, serta berpotensi mereduksi emisi sebesar 72.505 ton CO2e per tahun.
2/6/2026, 18.56 WIB

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melanjutkan kemitraan pembangunan ekonomi hijau dengan Global Green Growth Institute (GGGI). Kemitraan ini untuk program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) dengan target investasi senilai US$2 miliar atau sekitar Rp35,6 triliun.

GGGI adalah organisasi internasional yang didirikan melalui perjanjian antarnegara untuk membantu negara-negara mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sebelumnya, GGGI bermitra dengan pemerintah Indonesia untuk Green Growth Program (GGP) yang berlangsung dalam tiga fase sepanjang 2013-2025.

Bila fokus utama GGP adalah membantu penyusunan kebijakan pembangunan hijau dan membangun fondasi kemitraan, GIFT akan menitikberatkan pada implementasi program dan penggalangan investasi untuk proyek-proyek ekonomi hijau. Maka itu, target investasi pada program GIFT dua kali lebih besar dari GGP. 

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Nizhar Marizi memastikan bahwa implementasi GIFT akan sejalan dengan GGGI Indonesia Country Planning Framework 2026-2030, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

“Tentu kami ambil yang paling relevan dan bisa mendukung target yang kita miliki dalam RPJMN maupun RPJPN,” kata Nizhar, dalam Media Briefing di Jakarta, pada Selasa (2/6). 

Country Representative for Indonesia GGGI Rowan Fraser menjelaskan, melalui GIFT, pihaknya akan membantu Pemerintah Indonesia dalam membangun perekonomian hijau di empat bidang, yaitu perkotaan dan industri, energi, daratan dan lautan, serta investasi dan pasar. 

Untuk sektor perkotaan dan industri, GIFT akan membantu pengembangan kawasan perkotaan dan industri hijau, seperti mendorong mobilitas berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan industri hijau yang fokus di kawasan ekonomi khusus (KEK). 

“Seperti bus listrik, juga kebijakan dan regulasi terkait transportasi berkelanjutan. Kami juga bekerja di bidang ekonomi sirkular yang lebih banyak fokus pada pengelolaan sampah padat berkelanjutan,” ujar Rowan.

Saat ini, Bappenas dan GGGI bersama Pemerintah Bali tengah mengembangkan fasilitas bus listrik di Denpasar dan Badung hingga akhir 2027. Proyek ini didukung oleh Pemerintah Korea Selatan dan sudah dimulai sejak 2023. 

Menurut Rowan, proyek serupa dapat direplikasi di wilayah lainnya di Indonesia. Selain mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, ini membantu menciptakan lapangan kerja hijau serta meningkatkan mobilitas warga dan wisatawan.

Di sektor energi, kemitraan ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam mengadopsi energi terbarukan, seperti program transisi dari bahan bakar fosil menjadi energi surya, air, angin, atau sumber terbarukan lainnya.

“Kami juga fokus untuk efisiensi energi, mencakup pengurangan konsumsi energi, khususnya di sektor utama seperti bangunan dan industri,” ucap Rowan. 

Dia menegaskan, dukungan yang diberikan lewat kemitraan ini akan mengikuti prioritas pemerintah, seperti mewujudkan energi baru dengan hidrogen, biometana, dan bentuk energi baru lainnya.

GIFT juga turut membantu pengembangan ekonomi biru dan pengelolaan kawasan pesisir di Indonesia. Ini antara lain melalui program rehabilitasi mangrove. Pengembangan ekonomi biru juga mencakup sektor perikanan, budidaya perairan, rumput laut, dan lamun. 

Program semacam ini telah dilakukan di beberapa titik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, lewat kerja sama dengan Kementerian Kehutanan. “Kami membantu masyarakat setempat menerapkan praktik pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan, yang akhirnya mendukung pengembangan mata pencaharian,” kata dia. 

Sementara terkait program di sektor investasi dan pasar, Rowan mengatakan, kemitraan ini akan membantu Pemerintah Indonesia mengadopsi prinsip keuangan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan pembiayaan berkelanjutan, dan pengembangan pasar di sektor-sektor prioritas.

"Sebagai contoh, dalam bidang pembiayaan berkelanjutan, kami bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mengembangkan beragam instrumen pendanaan, seperti utang, hibah, penyertaan modal (ekuitas), dan penjaminan,” ujar Rowan. 

Kemitraan juga turut membantu pengembangan pasar karbon dan pendanaan iklim, serta membantu startup lokal di bidang iklim dan lingkungan membangun bisnis dan mengembangkan produknya. 

Sebagai informasi, GGGI bukan pemberi donor atau pemberi bantuan pembangunan resmi kepada Indonesia, melainkan sebuah platform yang menerima bantuan dari para donor dan menggunakannya untuk memberi layanan konsultasi hingga dukungan teknis pada pemerintah Indonesia. 

Dana dan dukungan diperoleh dari berbagai donor internasional. Pendonor terbesarnya adalah Pemerintah Kanada. Selain itu, ada pemerintah Korea Selatan, Selandia Baru, Finlandia, Denmark, dan negara lainnya. Sumber pendanaan lainnya yaitu dari pool dana multilateral seperti Green Climate Fund dan International Climate Initiative.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Ajeng Dwita Ayuningtyas