Karhutla Masih Menggelora, Apa Kata Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Bayangan?

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap masif terus melanda berbagai wilayah. Apa pendapat Kabinet Bayangan -- kabinet yang dibentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengawasi  dan mengkritik kebijakan kabinet Presiden Prabowo -- mengenai situasi saat ini? Haruskah pemerintah sudah menetapkan bencana nasional?

Aktivis Greenpeace Iqbal Damanik yang menjabat Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Kabinet Bayangan tak menampik bahwa penetapan status bencana nasional menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia menghadapi bencana karhutla.

“Tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana pemerintah melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahannya,” kata Iqbal kepada Katadata, pada Selasa (13/10).

Melihat perkembangan sejauh ini, Iqbal menilai pemerintah belum melakukan penanganan secara strategis dan terukut. “Karena ini berlarut-larut sampai lebih dari dua bulan, itu menunjukkan sebenarnya penanganannya gagap,” ucap dia.

Bila pemadaman kebakaran ini terlampau sulit, Iqbal mengusulkan agar pemerintah melakukan upaya lebih untuk melindungi masyarakat terdampak. Opsinya antara lain mengevakuasi masyarakat terdampak dari wilayah bencana. Iqbal pun mempertanyakan perkembangan kemampuan fasilitas kesehatan dalam merespons bencana. Informasi ini disebut belum juga disampaikan pemerintah secara memadai.

“Jadi, kalau seandainya memungkinkan untuk melakukan relokasi atau menggeser para korban untuk keluar dari wilayah terdampak karhutla, tentu baik,” kata Iqbal. 

Pemerintah Yakin Mampu Tangani Bencana, Tanpa Bantuan Internasional

Awal pekan ini, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengungkapkan pemerintah belum berencana menetapkan status bencana nasional terhadap karhutla yang terjadi di berbagai wilayah.  

“Belum, kami masih mampu menangani,” kata Dudung setelah mengikuti rapat penanganan karhutla)di Istana Merdeka Jakarta, Senin (12/10). 

Menurut Dudung, rapat bersama presiden juga belum membahas kemungkinan penerimaan bantuan internasional untuk menangani karhutla. Pemerintah, kata dia, masih memprioritaskan upaya dalam negeri. 

“Belum, (bantuan dari negara lain) tadi belum dibahas,” ujarnya.