Kebakaran Hebat, BPGMN Jadikan Hutan Gambut Papua Selatan Prioritas Penanganan

Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) memasukkan Papua Selatan sebagai area kerja prioritasnya. Wakil Ketua BPGMN Sriyanto mengatakan bahwa lembaganya sedang menyusun anggaran untuk program intervensi di provinsi yang tengah terbakar hebat itu.

“Sekarang (Papua Selatan) jadi prioritas kami, makanya kami sudah mulai menyusun anggaran untuk intervensi langsung ke sana,” kata Sriyanto dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Senin (9/11). Namun, dia tidak memerinci estimasi kebutuhan anggarannya. 

Kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan dilaporkan melanda area proyek strategis nasional (PSN) pangan dan energi dan sekitarnya. Sebagian area yang mengalami kebakaran berada di kawasan rawa dan gambut. Maka itu, BPGMN akan mengecek ke lapangan. “Yang pasti memang ada evaluasi, tunggu saja hasil evaluasinya,” ujar dia. 

Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko mengatakan upaya pengelolaan lahan gambut di Papua Selatan tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya: restorasi dan pencegahan kebakaran lebih dini di kawasan gambut. Lembaganya akan memanfaatkan kondisi cuaca yang kemungkinan agak basah dalam dua tahun ke depan untuk menjalankan berbagai upaya ini.

“Jadi bisa menjadi waktu kita semua untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum El Nino mungkin 2029 atau 2030 mendatang. Dua tahun ini harus digunakan untuk konsolidasi penuh, untuk melakukan restorasi penuh, pembasahan, juga revegetasi,” ujar Satyawan. 

Papua Selatan masuk dalam tujuh provinsi prioritas yang menjadi fokus BPGMN. Provinsi lainnya yaitu Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. 

Bila merujuk pada situs pemantauan deforestasi, Nusantara Atlas, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diestimasi telah menghanguskan 1,9 juta hektare sepanjang 1 Januari hingga 1 September 2026. Papua Selatan menjadi provinsi dengan luas area terbakar paling besar yaitu lebih dari 300 ribu hektare. 

Rencana Kerja Jangka Pendek BPGMN

Satyawan menjelaskan, dalam beberapa bulan ke depan, BPGMN akan melakukan setidaknya tiga program, yaitu reaktivasi sistem informasi, revegetasi lahan bekas terbakar, dan rekonstruksi infrastruktur pembasahan gambut. 

Saat ini, BPGMN tengah menyiapkan sistem informasi bernama SAGARA atau Sistem Analisis Gambut dan Mangrove Nusantara. Sistem informasi ini rencananya akan diluncurkan secara resmi di pertemuan iklim internasional COP31 di Turki pekan depan. 

Untuk revegetasi di lahan bekas kebakaran di luar kawasan hutan, BPGMN akan memanfaatkan jenis tanaman yang ramah gambut basah dan bernilai ekonomi. “Di Kalimantan Barat dengan lidah buayanya, lalu di Riau dengan nanasnya, dengan jahe, sayur mayur yang bermacam-macam, terutama untuk lahan yang di luar hutan,” ucapnya.

Dia mengatakan, banyak lahan terbakar yang sebelumnya berstatus terlantar atau tidak dikelola dengan baik. Lahan tersebut tidak menghasilkan nilai ekonomi, sekaligus rawan terbakar. Namun, ketika dimanfaatkan untuk tanaman yang ramah lahan basah, risiko kebakaran relatif bisa ditekan. 

Sedangkan untuk area bekas kebakaran di dalam kawasan hutan, dia memastikan, tidak akan dimanfaatkan untuk non-tanaman hutan seperti kelapa sawit. Area tersebut harus dipulihkan kembali menjadi hutan. "Dari hutan menjadi hutan kembali. Aturannya memang begitu," ujar dia. 

Adapun terkait program rekonstruksi infrastruktur lahan gambut, BPGMN akan melakukan setidaknya dua hal: penambahan sekat kanal dan pembenahan sekat kanal yang sudah ada. BPGMN tengah menghitung penambahan jumlah sekat kanal yang dibutuhkan, melanjutkan hasil pemetaan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup. 

Sedangkan pembenahan sekat kanal akan dilakukan terhadap sekat-sekat yang telah berumur maupun yang sudah tidak memadai sehingga bocor. "Ini akan kami perbaiki lagi," ujarnya.