Babak Baru kerja Sama Karbon RI-Norwegia, Kurangi Emisi Lewat PLTS 100 GWp

Kerja sama perdagangan karbon internasional berbasis teknologi pertama antara Indonesia dan Norwegia memasuki babak baru. Di momen konferensi bidang iklim PBB COP31, kedua negara melalui PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA).

Perdagangan karbon internasional di bawah payung Pasal 6.2 Perjanjian Paris tersebut sebelumnya telah diawali dengan penandatanganan framework agreement generation based incentive antara PLN dan GGGI saat COP30 Brasil tahun lalu. 

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland mengatakan, kerja sama Indonesia dan Norwegia selama ini telah menunjukkan hasil positif di sektor berbasis alam, salah satunya melalui penurunan deforestasi secara signifikan.

Norwegia ingin mereplikasi keberhasilan tersebut di sektor energi. Melalui perjanjian kali ini, Norwegia akan mendukung upaya pengembangan energi terbarukan di Indonesia, termasuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt-peak (GWp).

“Presiden Prabowo telah menetapkan target yang berani, 100 gigawatt tenaga surya hanya dalam beberapa tahun. Ini sangat ambisius, persis seperti ambisi yang ingin didukung Norwegia,” kata Aasland, dalam sambutan saat penandatanganan MOPA di Paviliun Indonesia COP31, Rabu (11/11).

Sebagai informasi, MOPA merupakan perjanjian jual beli hasil pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi iklim. 

Norwegia berkomitmen menyalurkan pembiayaan untuk mendukung negara-negara seperti Indonesia mengakses sumber pendanaan alternatif, guna menjembatani kesenjangan pembiayaan mitigasi perubahan iklim. 

Norwegia akan Membeli Hasil Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia

Sebagai bagian dari kerja sama, Norwegia juga akan membeli hasil pengurangan emisi karbon yang dihasilkan dari proyek-proyek mitigasi di Indonesia. Adapun hasil mitigasi emisi yang akan diperdagangkan oleh kedua negara mencapai 12 juta ton CO2e. 

“Kami membayar berdasarkan hasil yang dicapai dan setiap ton dihitung sekali saja oleh Norwegia atau Indonesia, bukan oleh keduanya. Tanda tangan hanya permulaan. Kini kita harus mewujudkan hasil tersebut secepatnya,” ujar dia.

Senada, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Jumhur Hidayat mengatakan bahwa penandatanganan ini harus diikuti dengan kesiapan pelaksanaan. Menurutnya, setiap pengurangan emisi harus terukur, terverifikasi dan akuntabel. 

“Kami terus memperkuat tata kelola karbon kami, termasuk pengoperasian sistem registri unit karbon dan kepatuhan terhadap persyaratan otorisasi dan akuntansi untuk Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO),” ujarnya.

ITMO merupakan dasar untuk melakukan transfer hasil penurunan emisi secara internasional berdasarkan Pasal 6.2 Perjanjian Paris.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Suroso Isnandar mengatakan bahwa setahun terakhir sejak penandatanganan framework agreement, sekitar 1,2 gigawatt proyek energi terbarukan telah beroperasi atau menuju tahap peresmian.

Dia kemudian mengungkapkan kesiapan PLN untuk melangkah lebih jauh, di antaranya dengan pengembangan proyek PLTS Mentari Nusantara II, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) Nusantara, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sulawesi, sebelum menggarap proyek PLTS 100 GWp.

“Hal ini akan menciptakan peluang besar bagi pengembang, investor, dan mitra pembiayaan untuk berpartisipasi dalam fase berikutnya dari transisi energi Indonesia,” ujar dia.