Presiden Joko Widodo telah resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia hari ini. Jokowi mengatakan potensi bursa karbon RI bisa mencapai Rp 3.000 triliun.
Oleh sebab itu, kehadiran bursa ini merupakan kesempatan ekonomi yang besar bagi Indonesia. Selain itu, kehadiran bursa karbon sejalan dengan semangat ramah lingkungan yang digalakkan secara global.
"Ini sebuah angka yang besar," kata Jokowi saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (26/9) seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadikan standar bursa karbon internasional sebagai rujukan. Selain itu, Jokowi menginginkan adanya tenggat waktu untuk investor dalam dan luar negeri masuk.
"Ketiga, atur pasar karbon sukarela sesuai praktik internasional dan tidak mengganggu target emisi Indonesia," katanya.
Presiden juga mengatakan peluncuran bursa karbon merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang melawan krisis iklim. Hasil dari perdagangan di bursa ini akan diinvestasikan lagi untuk mengurangi karbon.
"Kita satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan penguranan emisi karbonnya berasal dari sektor alam," kata Jokowi.
BEI telah menerima izin usaha penyelenggara Bursa Karbon dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin tersebut berdasarkan surat keputusan nomor KEP 77/D.04/2023 yang diterbitkan pada Senin (18/9).
Dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal OJK Luthfy Zain Fuady itu, disebutkan bahwa pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan anggota dewan komisioner.