Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera dikabarkan segera memiliki direksi baru, setelah dua tahun dipimpin oleh pengelola statuter sebagai perpanjangan tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan informasi yang beredar, jabatan direksi bakal diisi oleh empat orang dan pengangkatan bakal dilakukan pada November 2018.
Empat orang yang disebut-sebut bakal menjabat yakni Sutikno Sjarif sebagai Direktur Utama, Yusuf Budi Baik sebagai Direktur Korporasi, Dena Chaerudin sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sri Rahayu sebagai Direktur Teknik. Adapun Sutikno, Budi, dan Sri berasal dari PT Zurich Insurance Indonesia, sedangkan Dena dari internal AJB Bumiputera.
Katadata.co.id menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Budi melalui telepon, namun ia tidak memberikan konfirmasi. “Saya sedang meeting. Itu sebaiknya ditanya ke BPA (Badan Perwakilan Anggota),” ujarnya. BPA merupakan perwakilan pemegang polis yang berstatus sebagai pemilik dalam perusahaan asuransi mutual. Sesuai Anggaran Dasar AJB Bumiputera, direksi diangkat dan diberhentikan oleh BPA.
(Baca juga: Bumiputera Menghidupkan Asa dari Lini Bisnis Syariah)
Di sisi lain, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun menyatakan sudah mendapatkan informasi secara informal dari seorang Komisioner OJK soal rencana pengangkatan direksi baru Bumiputera. Langkah tersebut sebagai bagian dari program penyehatan perusahaan. Namun, ia belum bisa mengonfirmasi mengenai identitas calon direksi.
“Waktu itu hanya disebutkan akan melakukan rekrutmen untuk para profesional,” kata dia. Ia pun menilai langkah OJK merekrut para profesional sebagai langkah tepat. “Tinggal OJK memberikan beban target dan pengawasan yang memadai serta dukungan kebijakan supaya program penyehatan bisa dikerjakan dengan baik dan bisa tercapai segera,” kata dia.
(Baca juga: Bumiputera Terbelit Persoalan Keuangan, Nasabah Besar Tagih Penjelasan)
Sebelumnya, OJK memang sempat beberapa kali menyinggung soal rencana pengangkatan direksi baru. Pada Mei lalu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan tengah berkoordinasi dengan BPA untuk menunjuk direksi baru. OJK akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap direksi yang ditunjuk tersebut. Namun, belum ada kejelasan soal target waktu pemrosesannya.
Meski begitu, pada Maret lalu, Pengelola Statuter AJB Bumiputera Bidang Komunikasi Adhie Massardi sempat mengatakan kemungkinan pihaknya masih memegang manajemen Bumiputera setidaknya dalam tiga sampai enam bulan setelah perusahaan beroperasi normal. Katadata.co.id sudah menghubungi kembali Adhie dan beberapa pejabat OJK melalui telepon dan pesan singkat untuk memeroleh penjelasan terkini, namun belum ada jawaban.
(Baca juga: Beroperasi Kembali, Bumiputera Kantongi Premi Rp 1,2 Triliun)
Adapun Bumiputera sempat vakum menjual polis baru selama 1,5 tahun seiring berjalannya skema restrukturisasi kompleks yang melibatkan perusahaan cangkang PT Evergreen Invesco Tbk. dan pengoperasian PT Asuransi Jiwa Bumiputera seiring masuknya konsorsium investor Eric Thohir CS. Belakangan, skema restrukturisasi tersebut dibatalkan dan Bumiputera kembali beroperasi normal mulai Maret tahun ini.
Kini, Bumiputera disebut-sebut mengandalkan efisiensi operasional, pengembangan lini bisnis syariah, inovasi produk asuransi, hingga monetisasi aset buat menguatkan kembali keuangannya. Adapun bila mengikuti hitung-hitungan yang sempat dilansir Pengelola Statuter pada 2016 lalu, defisit keuangan Bumiputera pada periode 2017-2021 berkisar Rp 2,1-2,5 triliun per tahun. Angka tersebut dengan memperhitungkan klaim jatuh tempo.
(Baca juga: Tawaran Jalan Keluar Kemelut Bumiputera)